Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) merupakan solusi penting untuk mengatasi masalah sanitasi yang kerap terabaikan namun sangat berdampak pada kesehatan masyarakat. LLTT hanya akan berjalan dengan efektif jika didukung oleh tata kelola yang matang. Membangun infrastruktur fisik saja tidak cukup; pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan adalah kunci agar layanan ini dapat berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. LLTT membutuhkan regulasi yang jelas, pengawasan yang konsisten, dan sistem pengelolaan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Oleh karena itu, pembangunan tata kelola adalah langkah yang tak kalah penting dari pembangunan infrastrukturnya.
Namun, meski beberapa daerah telah mulai mengimplementasikan LLTT, masih ada banyak 'blankspot' dalam tata kelola yang bisa menjadi penghambat keberlanjutan layanan ini. Masalahnya bukan hanya soal anggaran, tetapi lebih kepada koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Tanpa adanya pemahaman dan komitmen bersama, tata kelola yang buruk bisa membuat layanan ini terabaikan atau bahkan terhenti di tengah jalan. Untuk memastikan LLTT berjalan efektif, 'blankspot' tersebut perlu diidentifikasi dan diatasi dengan kebijakan yang lebih inklusif dan sistematis.
Sebuah sistem yang baik, menurut prinsip tata kelola yang berkelanjutan, ditandai dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas di setiap sub bagian yang saling mendukung. Dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan lumpur tinja, setiap tahap harus memiliki SOP yang terintegrasi. Hal ini penting agar tidak ada bagian yang terabaikan, dan seluruh sistem berjalan dengan harmonis. Semua pihak yang terlibat—baik pemerintah, pengelola, maupun masyarakat—harus memahami peran mereka masing-masing, serta bagaimana tugas mereka berhubungan dengan bagian lain dalam sistem. Dengan SOP yang jelas dan terstandarisasi, koordinasi antar bagian akan lebih mudah, dan sistem LLTT dapat berjalan lebih efisien.
Membangun tata kelola yang baik memang tidak mudah. Infrastruktur LLTT mungkin bisa dibangun dalam waktu satu tahun, tetapi untuk membangun tata kelolanya dibutuhkan waktu yang lebih panjang—sekitar lima tahun. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tata kelola bukan hanya soal pengelolaan teknis, melainkan juga tentang membangun kesadaran dan kapasitas semua pihak yang terlibat. Membutuhkan waktu untuk menyusun regulasi yang jelas, memperkuat kapasitas aparat pemerintahan lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Jika semua aspek ini dapat dikelola dengan baik, maka LLTT bisa menjadi layanan yang berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi masyarakat.
Tata kelola yang baik menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan LLTT. Tanpa tata kelola yang terstruktur dan transparan, tidak ada jaminan bahwa layanan ini akan berjalan dengan efektif. Keberlanjutan sistem sanitasi sangat bergantung pada dua faktor: komitmen pemerintah dalam menyediakan regulasi dan kebijakan yang mendukung, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan layanan ini diterima dan digunakan dengan baik. Keberhasilan LLTT tidak hanya diukur dari seberapa cepat infrastrukturnya dibangun, tetapi sejauh mana tata kelola ini dapat memastikan layanan berfungsi dengan baik dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan tata kelola yang tepat, LLTT bisa menjadi investasi jangka panjang yang memberikan manfaat nyata, sementara tanpa tata kelola yang kuat, meskipun infrastruktur sudah terbangun, layanan ini tidak akan memberi dampak yang maksimal.
إرسال تعليق