GEDSI adalah singkatan dari Gender Equality, Disability, and Social Inclusion—sebuah pendekatan pembangunan yang menegaskan bahwa setiap manusia, tanpa kecuali, memiliki hak, martabat, dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan menentukan arah hidupnya. GEDSI menolak logika pembangunan yang hanya berpihak pada yang kuat, yang vokal, dan yang dianggap “normal”. Ia mengajak kita menoleh kepada mereka yang selama ini berada di pinggir: perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan mereka yang suaranya kerap tenggelam oleh struktur sosial dan kebijakan.
Namun di banyak ruang
pelatihan dan pendampingan, GEDSI kerap hadir seperti modul: dibuka, dibaca,
disalin, lalu ditutup. Ia diperlakukan sebagai pengetahuan teknis—cukup
dipahami di kepala, tanpa perlu diturunkan ke batin. Padahal GEDSI bukan
sekadar daftar istilah atau indikator laporan. Ia adalah cara memandang
manusia; tentang bagaimana martabat diperlakukan, suara didengar, dan keadilan
diupayakan dalam kehidupan sehari-hari.
Di titik inilah GEDSI
menjadi rawan. Bukan semata karena niat buruk, melainkan karena kesadaran yang
belum selesai. Banyak yang fasih berbicara kesetaraan, tetapi belum tuntas
berdamai dengan biasnya sendiri. Banyak yang lihai menyampaikan materi, tetapi
belum sempat bercermin pada posisi sosial, relasi kuasa, dan privilese yang ia
bawa ke ruang-ruang komunitas. Tanpa refleksi ini, pendampingan GEDSI mudah
berubah menjadi ceramah moral dari atas mimbar—rapi di bahasa, miskin di laku.
Seharusnya, GEDSI
dipahami sebagai pendidikan kewargaan. Ia bukan agenda identitas semata,
apalagi slogan proyek. Kesetaraan adalah inti demokrasi: tentang siapa yang
dilibatkan dalam pengambilan keputusan, siapa yang diakui pengalamannya, dan
siapa yang selama ini disisihkan. Di desa, di komunitas adat, dan di ruang
publik paling sederhana, GEDSI mengajarkan bahwa setiap warga—tanpa
kecuali—memiliki hak untuk berpartisipasi dan tanggung jawab untuk menjaga
keadilan. Di sini, pendampingan bukan sekadar menyampaikan konsep, melainkan
menumbuhkan kesadaran sebagai warga yang setara dalam martabat.
Namun kesadaran tidak
lahir dari pelatihan satu arah. Ia tumbuh melalui pendampingan yang hidup dan
berkelanjutan. Supervisi yang hanya memeriksa laporan adalah supervisi yang
kehilangan jiwa. GEDSI membutuhkan pengawasan yang menyentuh cara pandang dan
praktik: bahasa apa yang digunakan pendamping, ruang apa yang benar-benar
dibuka, dan suara siapa yang sungguh didengar. Apakah partisipasi hanya disebut
di dokumen, atau dirawat dalam proses? Tanpa mentoring berbasis nilai, GEDSI
akan berhenti sebagai jargon yang rapi, tetapi hampa makna.
Di sisi lain, lembaga
pendukung perubahan sosial juga dituntut berani bercermin. Tidak semua yang
pandai berbicara pantas memfasilitasi perubahan. Kalimat ini pahit, tetapi
perlu. Pendampingan GEDSI menuntut integritas, empati, dan kerendahan
hati—bukan sekadar kemampuan presentasi. Ada kalanya kapasitas pendamping perlu
dinilai ulang; bukan untuk menghukum, melainkan untuk menjaga etika perubahan.
Sebab perubahan sosial yang dipandu oleh kesadaran yang keliru hanya akan
melahirkan luka baru, dengan istilah yang lebih modern, tetapi rasa sakit yang
sama.
Pada akhirnya,
pendampingan GEDSI bukan tentang seberapa banyak materi yang ditransfer,
melainkan seberapa jauh kesadaran bertransformasi. Dari “saya tahu” menuju
“saya paham dan saya bertanggung jawab”. Dari bahasa program menuju laku hidup.
Di sanalah GEDSI menemukan martabatnya yang sejati: bukan sebagai proyek,
melainkan sebagai ikhtiar memanusiakan manusia—secara adil, utuh, dan
berkeadaban.
Post a Comment