Pembangunan sering kita ukur dari yang kasatmata: jembatan yang membelah sungai, trotoar yang rapi, lampu kota yang berkilau di malam hari. Tetapi ada sisi lain yang justru lebih menentukan kualitas hidup warga—urusan yang tidak pernah dipamerkan, tidak pernah dirayakan, bahkan cenderung dihindari untuk dibicarakan: pengelolaan limbah domestik. Di sanalah sesungguhnya wajah tanggung jawab negara terlihat paling jujur.
Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) sesungguhnya adalah bentuk paling konkret dari hadirnya negara dalam urusan limbah domestik. Negara tidak hanya membangun, tetapi memastikan yang kotor tidak dibiarkan mengalir sembarangan; memastikan yang tersembunyi tidak berubah menjadi ancaman. LLTT bukan sekadar program teknis. Ia adalah komitmen peradaban.
Dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Lampung, beberapa kabupaten di Provinsi Lampung telah memulai langkah berani ini. Pringsewu, Lampung Tengah, dan Metro menjadi contoh daerah yang pernah bergerak menata sistem pengelolaan lumpur tinja secara terjadwal. Di sana, semangat itu pernah menyala: regulasi disiapkan, armada bergerak, sosialisasi dilakukan, dan masyarakat mulai dikenalkan pada sistem yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Namun, realitas tidak selalu setia pada niat baik. Dari beberapa daerah yang telah melaksanakan, ada yang kemudian seolah berjalan tertatih, bahkan terhenti, setelah masa pendampingan dari Kementerian berakhir. Program yang semula digerakkan dengan energi pusat perlahan kehilangan daya dorong ketika tangan pendamping tak lagi menggenggam.
Di titik inilah pertanyaan menjadi getir: apakah komitmen itu tumbuh dari kesadaran daerah, atau sekadar karena ada proyek dan pendampingan?
Tidak berjalannya program pasca-berakhirnya pendampingan seringkali disebabkan oleh minimnya komitmen pemerintah daerah. Komitmen bukan hanya soal tanda tangan MoU atau seremoni peluncuran. Ia ditandai oleh monitoring yang konsisten, penganggaran yang berkelanjutan, pembenahan regulasi lokal, serta penguatan infrastruktur pendukung. Tanpa itu, LLTT hanya menjadi catatan laporan, bukan praktik layanan.
Lebih jauh lagi, ada persoalan mendasar yang kerap diabaikan: perencanaan dan skema bisnis yang matang dalam menangkap dan memenangkan peluang. LLTT tidak bisa selamanya diperlakukan sebagai proyek sosial yang bergantung pada subsidi dan bantuan teknis. Ia harus dirancang dengan perhitungan yang cermat: proyeksi jumlah pelanggan, strategi perluasan layanan, pola penagihan yang efektif, hingga optimalisasi aset dan armada. Tanpa perencanaan dan skema yang kuat, potensi pasar layanan lumpur tinja tidak pernah benar-benar tergarap, dan program berjalan tanpa arah yang jelas.
Di sinilah pentingnya komunikasi sebagai pola marketing. LLTT bukan hanya soal armada yang beroperasi, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memahami manfaatnya. Edukasi yang konsisten, kampanye publik yang kreatif, pendekatan berbasis komunitas, hingga pemanfaatan media sosial dan tokoh lokal menjadi bagian dari strategi memperluas pelanggan. Komunikasi yang tepat akan membangun persepsi bahwa layanan ini bukan beban biaya, melainkan investasi kesehatan keluarga. Tanpa strategi komunikasi yang terencana, layanan akan sepi pelanggan—bukan karena tidak dibutuhkan, tetapi karena tidak dipahami.
LLTT adalah cermin. Ia memperlihatkan apakah kita sungguh-sungguh ingin membangun dari hulu ke hilir, atau hanya gemar pada proyek yang tampak megah di permukaan. Ia menguji apakah otonomi daerah dimaknai sebagai kemandirian, atau sekadar kebebasan tanpa kesinambungan.
Negara boleh memulai, tetapi daerah yang menentukan keberlanjutan. Jika komitmen, monitoring, perencanaan dan skema bisnis yang matang, serta komunikasi sebagai strategi marketing tidak segera diperkuat, maka LLTT akan tinggal sebagai kenangan program yang pernah diluncurkan dengan semangat, lalu dilupakan dalam diam. Padahal dari urusan yang paling sunyi inilah, kualitas kepemimpinan dan keberpihakan pada kesehatan publik benar-benar ditakar.
Post a Comment