Masyarakat adalah tubuh sosial yang menyimpan ingatan. Setiap intervensi meninggalkan bekas—ada yang menyembuhkan, ada yang justru menambah luka. Kebijakan yang tak peka pada bekas-bekas itu kerap mengulang kesalahan dengan wajah baru.
Pendampingan masyarakat hampir selalu hadir sebagai bagian dari kebijakan. Ia datang bersama regulasi, petunjuk teknis, dan indikator keberhasilan. Dalam dokumen perencanaan, semuanya tampak rapi: ada target, ada output, ada tenggat waktu. Namun justru di situlah persoalan sering bermula—ketika realitas sosial direduksi menjadi angka dan tabel.
Hal-hal kecil yang menentukan proses pendampingan nyaris tak mendapat tempat dalam kerangka kebijakan.
Ambil contoh soal kehadiran. Dalam laporan, kehadiran pendamping diukur lewat frekuensi kunjungan. Tetapi kebijakan jarang bertanya: bagaimana pendamping hadir? Apakah ia datang sebagai mitra atau sebagai perpanjangan tangan kekuasaan? Apakah relasi yang dibangun setara atau hirarkis? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak masuk indikator, padahal di situlah kepercayaan atau penolakan komunitas mulai terbentuk.
Kebijakan juga cenderung menuntut solusi cepat. Pendamping didorong untuk “menyelesaikan masalah”, bukan memahami akar persoalan. Akibatnya, mendengarkan dianggap membuang waktu. Proses dialog dipersingkat demi mengejar output. Padahal, bagi masyarakat, didengar sering kali lebih penting daripada diberi resep instan yang tak selalu relevan.
Masalah lain adalah soal ritme. Kebijakan bekerja dengan kalender anggaran; masyarakat bekerja dengan waktu sosial. Ketika proses warga dianggap terlalu lambat, yang disalahkan sering komunitasnya—dianggap tidak siap, tidak partisipatif, atau resisten. Jarang kebijakan mau bercermin bahwa mungkin kerangkanya sendiri yang terlalu kaku.
Bahasa kebijakan pun menciptakan jarak. Istilah seperti pemberdayaan, intervensi, atau beneficiary dipakai tanpa refleksi. Bahasa ini menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Pendamping di lapangan sering terpaksa menerjemahkan ulang bahasa kebijakan agar bisa diterima warga, tetapi kerja penerjemahan ini tidak pernah diakui sebagai kerja penting.
Lebih jauh, sistem kebijakan sering memproduksi ketidakkonsistenan. Pendamping diminta membangun kepercayaan, tetapi pada saat yang sama harus tunduk pada perubahan arah program yang diputuskan dari atas. Janji yang terlanjur diucapkan ke masyarakat tiba-tiba gugur karena revisi anggaran atau pergantian pejabat. Kepercayaan runtuh, namun yang menanggung akibatnya adalah pendamping dan komunitas, bukan pembuat kebijakan.
Kebijakan juga gemar mendengar suara yang paling vokal: tokoh formal, elite lokal, atau mereka yang fasih berbicara dalam bahasa program. Sementara suara yang pelan—perempuan, warga miskin, kelompok muda—tetap berada di pinggir. Ketika konflik muncul, kebijakan menyebutnya sebagai “masalah sosial”, tanpa menyadari bahwa ia sendiri ikut memproduksi ketimpangan suara.
Ironisnya, hal-hal non-programatik yang justru menjaga keberlanjutan—empati, kedekatan personal, kehadiran di luar jam kerja—tidak pernah dihitung sebagai kerja. Ia dianggap urusan personal pendamping, bukan bagian dari sistem. Padahal, tanpa itu, pendampingan hanya menjadi administrasi sosial.
Di titik ini, kegagalan pendampingan masyarakat bukan sekadar soal metode atau kapasitas pendamping. Ia adalah gejala dari kebijakan yang terbiasa memperlakukan masyarakat sebagai tubuh tanpa suara. Tubuh yang boleh disentuh, diatur, dan diarahkan, tetapi tidak diberi ruang untuk menolak atau menyembuhkan dirinya sendiri.
Setiap program baru yang datang tanpa membaca luka lama sesungguhnya sedang menumpuk trauma sosial dengan nama yang berbeda. Kalender anggaran terus berjalan, laporan terus disusun, dan indikator terus dicapai—sementara tubuh sosial dipaksa tampak sehat di atas kertas.
Ketika kebijakan terus menolak belajar dari luka-luka kecil yang ditinggalkannya, pendampingan masyarakat tak lagi bekerja sebagai upaya pemulihan, melainkan menjadi cara halus negara melatih masyarakat untuk terbiasa disakiti.
Post a Comment