Mencintai Tanpa Ilusi: Sebuah Catatan Batin

Pemberdayaan hampir selalu terdengar baik. Ia hadir dalam pidato, dokumen kebijakan, dan laporan program. Kata ini seolah menjanjikan kemajuan, kemandirian, dan keadilan. Namun jarang kita bertanya: pemberdayaan yang seperti apa, dan untuk siapa? Sebab pemberdayaan yang tidak berangkat dari penghormatan atas harga diri manusia sering kali hanya memindahkan ketergantungan dari satu bentuk ke bentuk lain. Warga dibantu, tetapi tidak dipercayai. Dikuatkan secara angka, tetapi dilemahkan sebagai subjek. Di situlah masalah yang jarang dibicarakan itu bermula.

 

Harga diri, pada dasarnya, adalah kesadaran akan nilai diri. Kesadaran bahwa manusia bukan sekadar angka statistik, bukan alat kebijakan, bukan penerima pasif yang cukup patuh lalu dianggap selesai. Harga diri adalah keyakinan tenang bahwa diri ini bermakna, layak dihormati, dan tidak boleh diperlakukan semena-mena. Ia bukan kesombongan, bukan pula pembangkangan tanpa arah. Ia justru dewasa: tahu siapa dirinya dan tahu batas yang tidak boleh dilanggar.

 

Dalam negara hukum, harga diri kerap dianggap otomatis hadir begitu aturan ditegakkan. Seolah hukum adalah tujuan akhir. Padahal hukum hanyalah pagar, bukan rumah. Ia memberi bentuk, tetapi tidak selalu memberi jiwa. Tanpa harga diri, hukum mudah berubah menjadi teks dingin yang ditaati karena takut, bukan karena sadar. Negara bisa tampak tertib, tetapi warganya merasa kecil dan tidak dilibatkan.

 

Di titik inilah pemberdayaan seharusnya memainkan peran penting.

 

Pemberdayaan bukan sekadar program, bukan jargon laporan, bukan kegiatan seremonial yang selesai setelah foto diambil. Pemberdayaan adalah proses memulihkan daya manusia atas hidupnya sendiri. Memberi daya berarti mengakui bahwa warga bukan objek yang harus diarahkan terus-menerus, melainkan subjek yang mampu memilih, menimbang, dan bertanggung jawab.

 

Harga diri tanpa pemberdayaan hanya melahirkan kesadaran yang frustrasi: tahu dirinya bernilai, tetapi tidak diberi ruang bergerak. Sebaliknya, pemberdayaan tanpa harga diri akan melahirkan kuasa tanpa nurani. Karena itu, keduanya harus berjalan bersama. Harga diri memberi arah moral, pemberdayaan memberi jalan praktis.

 

Dalam praktik bernegara, kita kerap menjumpai pola memberi tanpa mempercayai. Bantuan dibagikan, tetapi suara warga jarang didengar. Program digelontorkan, sementara ruang partisipasi justru menyempit. Warga dilatih menerima, bukan menentukan. Dalam jangka panjang, pola ini tidak melahirkan kemandirian, melainkan ketergantungan yang tertata—dan pelan-pelan menggerus harga diri.

 

Padahal harga diri paling jujur terlihat bukan dalam pidato, melainkan dalam tindakan sehari-hari. Seseorang yang memiliki harga diri mampu berkata “tidak” tanpa merasa bersalah. Ia menjaga batas tanpa menghina. Ia menolak tanpa ribut. Ia tidak menjual prinsip demi kenyamanan sesaat, tidak memalsukan data meski ditekan, dan tidak menganggap pelanggaran sebagai kewajaran. Ia tidak haus pengakuan, tetapi juga tidak merendahkan diri. Ketika salah, ia bertanggung jawab tanpa mencari kambing hitam. Diam-diam, tetapi tegak.

 

Hal yang sama berlaku pada kelompok dan komunitas. Kelompok yang memiliki harga diri tidak mudah diadu dan dibeli. Mereka bisa berbeda pendapat tanpa kehilangan arah nilai. Mereka menyuarakan kepentingan dengan argumen, bukan anarki. Mereka melindungi anggota yang paling lemah, bukan mengorbankannya demi citra bersama. Mereka memiliki aturan internal yang adil dan mematuhinya bukan karena takut, tetapi karena merasa aturan itu milik mereka.

 

Contoh-contoh ini sebenarnya dekat dengan kehidupan kita.

 

Di banyak desa, pembangunan sering datang dalam bentuk proyek yang sudah jadi. Warga dikumpulkan untuk mendengar, bukan diajak merumuskan. Musyawarah berlangsung, tetapi keputusan kerap sudah ditentukan di luar ruang desa. Jalan dibangun, balai diperbaiki, papan proyek dipasang. Namun warga tetap merasa sebagai penonton. Dalam situasi seperti ini, desa mungkin tampak bergerak, tetapi harga diri kolektif justru melemah. Pemberdayaan baru benar-benar bekerja ketika warga dilibatkan sejak perencanaan, memahami anggaran, dan diberi ruang menilai hasilnya. Bukan proyeknya yang terutama menumbuhkan martabat, melainkan proses yang menghormati akal dan suara warga.

 

Semua itu bukan soal menang atau kalah. Itu soal tidak menyerahkan martabat kepada keadaan.

 

Di situlah harga diri bangsa sesungguhnya dibangun. Bukan dari slogan kebesaran atau seremoni nasionalisme, melainkan dari pengalaman sehari-hari warga ketika berhadapan dengan negara. Apakah mereka diperlakukan adil? Apakah hukum hadir sebagai pelindung, bukan alat menekan? Apakah kebijakan membuka ruang tumbuh, bukan sekadar mengatur dan membatasi?

 

Bangsa yang warganya berdaya tidak mudah dibeli, tidak mudah ditakuti, dan tidak perlu berteriak untuk dihormati. Harga diri kolektif tumbuh perlahan dari keberanian individu menjaga martabatnya—dan dari kesediaan negara mempercayai warganya sebagai manusia yang dewasa.

 

Pada akhirnya, pemberdayaan bukan soal seberapa banyak program dijalankan, melainkan seberapa jauh manusia diperlakukan sebagai subjek. Harga diri tidak tumbuh dari bantuan yang rutin, tetapi dari kepercayaan yang konsisten. Negara boleh mengatur, bahkan harus mengatur, tetapi tidak sampai mencabut daya warganya untuk berpikir, memilih, dan bertanggung jawab. Negara yang besar bukan negara yang paling rajin memberi, melainkan yang paling berani mempercayai. Dan hanya dari kepercayaan itulah, harga diri—baik individu maupun bangsa—bisa benar-benar hidup.