Di negeri
ini, hampir semua hal memiliki anggaran. Ada anggaran untuk pembangunan jalan,
gedung, jembatan, pelatihan, sosialisasi, bahkan untuk rapat yang membahas
rapat berikutnya. Setiap tahun angka-angka disusun dengan rapi, dibahas dengan
serius, lalu disahkan melalui berbagai mekanisme yang telah ditentukan.
Namun ada
satu hal penting yang tidak pernah muncul dalam lembaran anggaran mana pun: kepercayaan.
Padahal,
kepercayaan adalah modal yang sering kali lebih mahal daripada proyek yang
nilainya miliaran rupiah. Ketika masyarakat percaya kepada pemimpinnya, kepada
institusinya, dan kepada sistem yang berjalan, banyak persoalan menjadi lebih mudah
diselesaikan. Sebaliknya, ketika kepercayaan mulai menipis, program sebaik apa
pun akan selalu dipandang dengan curiga.
Beberapa
waktu terakhir, masyarakat semakin kritis. Mereka tidak lagi hanya ingin
mengetahui apa yang akan dikerjakan pemerintah atau lembaga publik. Mereka juga
ingin tahu mengapa program itu dilaksanakan, bagaimana proses pengambilan
keputusannya, siapa yang terlibat, dan apa hasil yang benar-benar dirasakan
masyarakat. Ini bukan bentuk pembangkangan. Justru sebaliknya, ini adalah tanda
bahwa masyarakat semakin peduli terhadap urusan bersama.
Sayangnya,
masih ada kecenderungan menganggap aspirasi sekadar pelengkap administrasi.
Forum digelar, usulan dicatat, foto diambil, berita dipublikasikan, lalu
semuanya kembali berjalan seperti semula. Masyarakat hadir, berbicara, lalu
pulang tanpa mengetahui apakah suaranya benar-benar menjadi bahan pertimbangan
atau hanya menjadi angka kehadiran dalam sebuah laporan kegiatan.
Akibatnya,
muncul perasaan yang sulit dihindari. Orang mulai bertanya apakah partisipasi
memang dibutuhkan atau sekadar diperlukan untuk memenuhi prosedur. Pertanyaan
seperti ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jika terus dibiarkan dapat
menggerus kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun.
Di sinilah
pentingnya sikap aspiratif. Menjadi aspiratif bukan berarti harus memenuhi
seluruh keinginan masyarakat. Tidak ada pemerintah atau lembaga yang mampu
melakukan itu. Menjadi aspiratif berarti bersedia mendengar dengan
sungguh-sungguh dan menjelaskan dengan jujur ketika sebuah usulan belum dapat
diwujudkan. Masyarakat umumnya dapat menerima penolakan yang disampaikan secara
terbuka. Yang sulit diterima adalah ketika aspirasi menghilang tanpa kabar,
seolah tidak pernah disampaikan.
Hal yang sama
berlaku untuk transparansi. Transparansi bukan sekadar mempublikasikan angka
atau menampilkan laporan yang tebal. Transparansi adalah kemampuan menjelaskan
sesuatu secara jelas sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Sebab informasi
yang hanya dapat dimengerti oleh segelintir orang pada akhirnya tidak jauh
berbeda dengan informasi yang disembunyikan.
Dalam
kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai kenyataan yang menarik. Ketika
informasi terbuka, ruang untuk prasangka menjadi lebih sempit. Sebaliknya,
ketika informasi sulit diperoleh, berbagai dugaan tumbuh dengan subur. Tidak
semuanya benar, tetapi ketertutupan sering kali menjadi pupuk yang menyuburkan
ketidakpercayaan.
Karena itu,
transparansi bukan ancaman bagi penyelenggara pemerintahan maupun lembaga
publik. Transparansi justru menjadi cara paling murah untuk merawat
kepercayaan. Murah dari sisi anggaran, tetapi sangat berharga dari sisi
manfaat.
Lalu ada satu
hal lagi yang tidak kalah penting, yaitu akuntabilitas. Dalam bahasa sederhana,
akuntabilitas adalah kesediaan untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan dan
bertanggung jawab atas hasilnya. Jabatan, kewenangan, dan fasilitas yang
diberikan oleh negara pada dasarnya adalah amanah yang harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Masalahnya,
dalam praktik, kadang yang lebih sering terdengar adalah laporan tentang
kegiatan, bukan laporan tentang hasil. Kita sering mengetahui berapa banyak
rapat yang dilaksanakan, tetapi tidak selalu mengetahui perubahan apa yang
dihasilkan. Kita mengetahui berapa banyak program yang dijalankan, tetapi belum
tentu memahami manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Padahal
masyarakat tidak terlalu membutuhkan laporan yang rumit. Mereka hanya ingin
melihat apakah keadaan menjadi lebih baik, pelayanan menjadi lebih mudah, dan
masalah yang dihadapi semakin berkurang. Sesederhana itu.
Pada
akhirnya, kepercayaan publik tidak lahir dari baliho yang besar, slogan yang
indah, atau pidato yang panjang. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat merasa
didengar, mendapatkan informasi yang jelas, dan melihat adanya
pertanggungjawaban yang nyata. Kepercayaan dibangun sedikit demi sedikit,
tetapi dapat hilang dalam waktu yang sangat singkat.
Karena
itulah, sebesar apa pun anggaran yang dimiliki sebuah institusi, kepercayaan
tetap tidak bisa dibeli. Ia hanya dapat diperoleh melalui konsistensi,
kejujuran, keterbukaan, dan kesediaan menerima kritik sebagai bagian dari proses
perbaikan.
Mungkin
itulah sebabnya kepercayaan tidak pernah masuk dalam dokumen anggaran. Bukan
karena tidak penting, melainkan karena nilainya terlalu besar untuk dituliskan
dengan angka. Dan ketika kepercayaan itu terjaga, masyarakat tidak hanya melihat
bahwa pembangunan sedang berjalan, tetapi juga merasakan bahwa mereka menjadi
bagian dari perjalanan tersebut.
Salam Waras.
إرسال تعليق