Tahun Anggaran 2026 tampaknya akan
dikenang sebagai tahun efisiensi. Setidaknya, sudah dua kali penyesuaian
anggaran dilakukan. Dampaknya begitu terasa, terutama di kantor-kantor
pemerintah yang sebagian besar bergantung pada APBN. Suasana menjadi lebih
lengang, kegiatan berkurang, ruang rapat tak lagi seramai biasanya, dan di
beberapa tempat wajah-wajah pegawainya pun tampak kehilangan gairah.
Seolah-olah pekerjaan ikut berhenti ketika anggaran dipangkas.
Namun, justru dalam keadaan seperti
itulah muncul pemandangan yang menarik. Ketika kegiatan menyusut, ternyata
masih ada beberapa orang yang tetap sibuk bekerja. Mereka tetap menyusun
konsep, berkoordinasi, mencari solusi, menyiapkan laporan, dan menyelesaikan
tugas tanpa banyak mengeluh. Sebaliknya, ada pula yang seolah kehilangan
pekerjaan hanya karena anggaran tidak lagi bergerak. Efisiensi tanpa disadari
sedang memperlihatkan siapa yang memang bekerja karena rasa tanggung jawab, dan
siapa yang selama ini tampak sibuk karena ada kegiatan. Dari sini muncul
pertanyaan yang mungkin terasa tidak nyaman. Benarkah sebuah OPD selalu
membutuhkan pegawai dalam jumlah besar? Atau jangan-jangan yang lebih
dibutuhkan justru aparatur yang terus belajar, berinovasi, dan bekerja dengan
sungguh-sungguh.
Seorang kawan pernah bercerita. Di
kantornya, setiap bulan ia bersama beberapa rekan harus menyisihkan sebagian
penghasilannya untuk urunan menutup honor pegawai dengan perjanjian kerja. Yang
membuatnya kecewa bukan semata-mata karena harus patungan, melainkan karena
menurut pengalamannya, ada pegawai yang kurang menunjukkan kontribusi sepadan.
Waktu kerja lebih banyak dihabiskan bermain gim di telepon genggam, sementara
ketika diberi tugas yang sesuai dengan jenjangnya, hasilnya kerap harus
diperbaiki atau bahkan diselesaikan oleh orang lain. "Kalau begini
terus," katanya, "yang sebenarnya sedang kita subsidi bukan honornya,
tetapi rendahnya etos kerja." Tentu kisah ini tidak dapat digeneralisasi.
Masih sangat banyak aparatur yang bekerja dengan penuh dedikasi. Namun cerita
seperti itu cukup mengingatkan bahwa persoalan birokrasi sering kali bukan
terletak pada banyaknya orang, melainkan pada kualitas kontribusi yang mereka
berikan.
Renungan itu semakin menarik ketika
dikaitkan dengan perjalanan para tenaga honorer yang berhasil diangkat menjadi
ASN. Tentu, pengangkatan itu merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian yang
panjang. Namun, status ASN seharusnya menjadi awal untuk meningkatkan
profesionalisme, bukan akhir dari perjuangan. Akan terasa ironis apabila
semangat justru menurun setelah diangkat, sementara pekerjaan sehari-hari
kembali banyak ditopang oleh tenaga honorer yang baru direkrut menggantikan
posisi mereka. Jika demikian, yang berubah hanyalah statusnya, bukan etos
kerjanya.
Seorang kenalan lain pernah berujar,
sebenarnya banyak OPD tidak perlu terlalu sering mengangkat tenaga pendamping
atau konsultan apabila pegawai yang dimiliki benar-benar siap menjalankan tugas
pokok dan fungsinya, terus belajar, dan mau meningkatkan kapasitas diri. Tentu
ada pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan keahlian dari luar. Namun untuk
pekerjaan yang menjadi tugas inti organisasi, bukankah lebih membanggakan jika
mampu diselesaikan oleh aparatur yang memang diberi amanah dan dibayar untuk
mengerjakannya?
Di sisi lain, organisasi juga tidak
boleh lepas tangan. Pegawai tidak cukup hanya dituntut bekerja, tetapi juga
harus diberdayakan. Pemberdayaan bukan sekadar mengirim pegawai mengikuti
pelatihan, melainkan memberi ruang untuk belajar, kesempatan mengambil tanggung
jawab, pendampingan yang berkelanjutan, serta kepercayaan untuk berinovasi.
Pegawai yang terus diasah kapasitasnya akan lebih siap menghadapi perubahan,
mampu bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta menghasilkan keluaran
yang benar-benar menjawab target organisasi. Karena itu, ukuran keberhasilan
sebuah instansi bukanlah banyaknya pegawai yang dimiliki, melainkan seberapa
banyak pegawainya yang mampu memberikan hasil kerja terbaik.
Barangkali itulah pelajaran paling
berharga dari efisiensi anggaran. Yang sedang diuji bukan semata-mata kemampuan
menghemat belanja, melainkan kualitas manusianya. Ketika anggaran dipersempit,
fasilitas dikurangi, dan kegiatan dibatasi, topeng-topeng perlahan terbuka.
Terlihat siapa yang tetap berkarya meski tanpa sorotan, siapa yang tetap
bergerak tanpa harus menunggu perintah, dan siapa yang selama ini hanya sibuk
ketika ada proyek.
Mungkin yang sedang diefisiensi
bukan hanya anggaran.
Bisa jadi, keadaan sedang
memperlihatkan kepada kita siapa yang selama ini benar-benar bekerja, dan siapa
yang sekadar mengisi daftar hadir.
Sebab pada akhirnya, organisasi yang
kuat bukanlah organisasi yang memiliki pegawai paling banyak atau anggaran
paling besar.
Melainkan organisasi yang mampu
memberdayakan setiap pegawainya, menumbuhkan kompetensinya, menjaga etos
kerjanya, dan menghadirkan keluaran yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena birokrasi yang baik tidak
diukur dari berapa banyak orang yang duduk di dalam kantor.
Tetapi dari berapa banyak pekerjaan
yang benar-benar selesai, berapa banyak masalah yang benar-benar terpecahkan,
dan berapa banyak manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Menurut saya, versi ini sudah lebih
matang karena tidak hanya mengkritik efisiensi, jumlah pegawai, atau etos
kerja, tetapi juga menegaskan bahwa kunci
organisasi adalah pemberdayaan SDM. Dengan demikian, tulisan tidak
berhenti pada kritik, melainkan menawarkan arah perubahan yang konstruktif.
إرسال تعليق