Jujur Itu Tidak Cukup Berkata Benar

 

Pemimpin idealnya hadir bukan sekadar untuk membuat kebijakan, tetapi menghadirkan kebijaksanaan di balik setiap kebijakan. Sebab kebijakan tanpa kebijaksanaan terkadang hanya menjadi keputusan yang kebetulan memiliki kekuasaan di belakangnya. Seorang pemimpin semestinya memahami bahwa setiap keputusan menyangkut kehidupan banyak orang. Karena itu, sebelum memerintah ia perlu belajar memahami, sebelum mengarahkan ia harus belajar mendengar, dan sebelum meminta orang lain berkorban ia semestinya tahu lebih dahulu bagaimana rasanya berkorban.

Masalahnya, kita semakin sering melihat pemimpin yang lahir dari situasi serba instan. Dipilih karena popularitas, naik karena kedekatan, atau melesat dalam jenjang karier tanpa cukup waktu untuk ditempa pengalaman. Memimpin pun dilakukan secara instan: cukup dengan instruksi, disposisi, rapat, dan perintah. Seolah-olah menjadi pemimpin cukup dengan memiliki kewenangan untuk mengatakan, “Laksanakan!” Padahal memimpin manusia tidak sesederhana memindahkan berkas dari satu meja ke meja lainnya.

Yang lebih menarik, kehidupan yang serba instan itu kadang juga melahirkan cara berpikir yang serba instan. Jabatan baru diperoleh, keinginan untuk menikmati fasilitas sudah muncul. Kewenangan baru melekat, manfaat pribadi sudah mulai dihitung. Belum selesai memahami persoalan masyarakat, sudah sibuk memikirkan bagaimana jabatan dapat memberikan keuntungan. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah perlahan diperlakukan seperti kesempatan.

Padahal kebijaksanaan tidak pernah lahir dalam sehari. Orang bisa mendapatkan jabatan dalam sehari, tetapi tidak mungkin memperoleh kematangan dalam sehari. Jabatan dapat diberikan melalui keputusan politik atau administratif, tetapi kemampuan memahami manusia, membaca keadaan, mengendalikan diri, dan mempertanggungjawabkan keputusan hanya dapat dibentuk oleh proses panjang.

Barangkali karena proses itulah pemimpin yang matang tidak terlalu takut pada perbedaan. Ia justru membutuhkan orang-orang yang berani berkata, “Ada cara lain.” Sebab ia sadar bahwa seorang pemimpin tidak mungkin mengetahui segala sesuatu. Ia memerlukan orang lain untuk menguji pikirannya, mengoreksi keputusannya, bahkan sesekali menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mungkin luput dari pandangannya.

Tetapi dalam dunia kerja yang dipimpin secara instan, demokrasi sering kali berhenti sebagai istilah yang indah di atas kertas. Perbedaan pendapat dianggap perlawanan. Kritik dianggap pembangkangan. Pertanyaan dianggap ketidakpatuhan.

Padahal, bisa jadi masalahnya bukan karena pemimpin tersebut benar-benar yakin bahwa dirinya selalu benar. Bisa jadi justru karena ia belum cukup memahami apa yang sedang dan akan dilakukannya. Maka ketika ada orang yang bertanya, ia merasa sedang dipertanyakan. Ketika ada yang berbeda pendapat, ia merasa sedang dilawan. Ketika ada yang menawarkan alternatif, ia merasa kewenangannya sedang diganggu.

Di sinilah kita sering keliru memahami arti kepemimpinan. Pemimpin bukanlah orang yang harus selalu benar. Pemimpin adalah orang yang bersedia memastikan keputusan yang diambil mendekati kebenaran.

Demokrasi dalam organisasi juga bukan berarti setiap orang bebas melakukan apa saja. Demokrasi berarti ada ruang untuk berpikir, bertanya, menyampaikan kritik, menguji gagasan, dan menawarkan alternatif sebelum keputusan ditetapkan. Setelah keputusan dibuat, seluruh unsur organisasi bergerak dalam satu arah. Tetapi sebelum keputusan lahir, pikiran tidak boleh dipaksa seragam.

Sayangnya, pemimpin instan sering menginginkan keseragaman sebelum proses berpikir selesai. Rapat yang seharusnya menjadi tempat menguji gagasan berubah menjadi tempat mencari pembenaran. Orang datang membawa pendapat, tetapi pulang membawa pendapat atasannya. Yang paling sering mengatakan “iya” dianggap paling loyal, sementara orang yang mencoba mengatakan “sebaiknya kita pertimbangkan lagi” justru harus belajar menghitung risiko.

Padahal birokrasi kita sebenarnya tidak kekurangan orang pintar. Banyak di dalamnya orang-orang yang menempuh pendidikan di universitas-universitas terbaik, bahkan dari jajaran perguruan tinggi yang masuk sepuluh besar di Indonesia. Mereka semestinya menjadi motor perubahan, pendobrak kebiasaan lama, pembawa gagasan baru, dan penggerak inovasi di bidangnya.

Namun apa jadinya ketika orang-orang dengan kapasitas seperti itu tumbuh di bawah kepemimpinan yang tidak memberi ruang bagi perbedaan?

Mereka perlahan belajar diam.

Bukan karena mereka tidak mampu. Bukan karena mereka tidak punya gagasan. Dan bukan karena ilmu yang mereka dapatkan di kampus tiba-tiba hilang. Mereka hanya belajar bahwa terlalu kritis bisa menimbulkan persoalan, terlalu banyak menawarkan gagasan bisa dianggap sok tahu, dan terlalu sering berbeda pendapat bisa dibaca sebagai ketidakloyalan.

Akhirnya, orang yang seharusnya menjadi pendobrak berubah menjadi penunggu instruksi. Orang yang seharusnya menawarkan solusi memilih menunggu perintah. Orang yang seharusnya menggunakan ilmunya untuk memperbaiki keadaan justru sibuk menyesuaikan diri dengan keadaan.

Syukur-syukur mereka tidak mengalami alienasi, karena setiap hari harus berhadapan dengan pertentangan antara idealisme yang dipelajari dengan kenyataan yang harus dijalani. Sebab terlalu lama hidup dalam pertentangan antara apa yang diyakini benar dengan apa yang dianggap aman untuk dilakukan dapat membuat seseorang kehilangan keberanian untuk memperjuangkan apa yang diyakininya.

Pada akhirnya, ia mungkin tidak lagi bertanya, “Apa yang paling benar untuk organisasi dan masyarakat?”

Ia mulai bertanya, “Atasan maunya apa?”

Dan ketika pertanyaan terakhir itu menjadi kompas utama dalam sebuah organisasi, sesungguhnya yang sedang hilang bukan hanya demokrasi, tetapi juga keberanian untuk berpikir.

Di sinilah bahaya kepemimpinan instan. Ia tidak hanya berpotensi menghasilkan kebijakan yang tergesa-gesa, tetapi juga dapat membentuk budaya kerja yang membuat orang lebih sibuk menjaga posisi daripada memperbaiki keadaan. Bawahan akhirnya belajar bahwa keselamatan karier lebih penting daripada menyampaikan kebenaran.

Dari sana pula loyalitas bisa mengalami pergeseran. Orang tidak lagi belajar setia kepada nilai, organisasi, dan kepentingan masyarakat. Mereka belajar setia kepada siapa yang sedang memiliki kewenangan. Hari ini mungkin sangat patuh kepada pemimpin A, besok bisa sangat patuh kepada pemimpin B. Bukan karena manusia itu sejak awal tidak memiliki prinsip, tetapi karena lingkungan telah mengajarkan bahwa bertahan lebih penting daripada berbeda.

Maka jangan heran jika pemimpin yang alergi terhadap kritik pada akhirnya dikelilingi orang-orang yang selalu berkata “iya”. Ia mungkin merasa telah berhasil membangun tim yang solid, padahal bisa jadi ia hanya sedang membangun ruangan yang gema suaranya selalu kembali dalam bentuk persetujuan.

Di ruangan seperti itu, pemimpin tidak lagi mendapatkan informasi yang utuh. Ia hanya mendapatkan informasi yang dianggap aman untuk sampai kepadanya.

Dan ketika seorang pemimpin hanya mendengar apa yang ingin didengarnya, keputusan yang salah tidak lagi terdengar sebagai kesalahan. Ia terdengar seperti keberhasilan yang belum sempat dipahami.

Karena itu, seorang pemimpin sesungguhnya tidak perlu takut pada orang yang berbeda pendapat. Yang perlu ditakuti justru ketika tidak ada lagi orang yang berani berbeda pendapat.

Sebab perbedaan bukan selalu tanda perlawanan. Kadang-kadang ia adalah tanda bahwa masih ada orang yang peduli.

Dan mungkin kalimat sederhana ini perlu terus diingat oleh siapa pun yang sedang memegang kekuasaan: jika setiap orang yang berbeda dianggap melawan, jangan-jangan persoalannya bukan pada mereka yang berbeda, tetapi pada kita yang belum cukup memahami.

Jabatan memang bisa diperoleh secara instan. Kekuasaan juga bisa datang secara tiba-tiba.

Tetapi kebijaksanaan tidak pernah lahir secara instan.

Pemimpin yang baik mencetak penerus. Pemimpin yang bijaksana mencetak manusia-manusia yang berani berpikir. Sedangkan pemimpin yang takut pada perbedaan, tanpa sadar sedang mencetak orang-orang pintar yang belajar diam.