Desa Menunggu, Anggaran Berlalu

 

Antrean BBM yang semakin panjang bukan sekadar kendaraan mengular di SPBU. Di baliknya, ada waktu kerja yang terbuang, aktivitas tertunda, bahkan penghasilan harian yang terganggu. Bagi pengemudi ojek, pedagang kecil, dan pekerja lapangan, waktu adalah uang. Mereka mengantre bukan untuk menghabiskan waktu, melainkan untuk mendapatkan bahan bakar agar bisa kembali bekerja.

 

Ketika Gubernur Lampung dan DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU, masyarakat tentu berharap ada solusi nyata. Sebab, antrean panjang tidak selalu berarti pasokan BBM kurang. Bisa jadi, pelayanan yang belum optimal turut memperpanjang waktu tunggu. Jangan sampai BBM tersedia, tetapi masyarakat tetap kehilangan waktu karena persoalan yang sebenarnya bisa dibenahi.

 

Coba perhatikan pelayanan di SPBU. Tidak semua pompa selalu beroperasi, sementara jumlah petugas di beberapa titik terlihat belum optimal. Proses pencatatan, pengoperasian alat, dan pengisian BBM pun terkadang berlangsung lambat. Jika ada petugas yang terkesan kurang sigap, pengelola perlu melakukan pembinaan dan pengawasan. Pelanggan datang untuk membeli BBM, bukan untuk menguji kesabaran.

 

Namun, masyarakat juga perlu bercermin. Ada pengendara yang terlalu santai saat mengantre: membuka tangki tanpa persiapan, mencari uang setelah pengisian, hingga menyalakan kendaraan tanpa memedulikan antrean di belakangnya. Santai boleh, tetapi jangan sampai membuat orang lain ikut kehilangan waktu. Kalau ingin dilayani cepat, kita pun harus ikut tertib.

 

Perubahan pilihan konsumen juga patut diperhitungkan. Kenaikan harga Pertamax mungkin mendorong sebagian pengguna beralih ke Pertalite sehingga antrean pada jalur tersebut bertambah. Selisih harga dengan penjualan eceran juga dapat membuat masyarakat memilih membeli langsung di SPBU. Namun, besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut perlu dibuktikan dengan data.

 

Lalu, apa yang perlu dilakukan?

 

Pertamina dan pengelola SPBU perlu mengoptimalkan pompa, mencukupi jumlah petugas, mempercepat pelayanan, serta menata antrean tanpa mengabaikan pengawasan BBM bersubsidi. Gubernur dan DPRD juga perlu menggelar rapat dengar pendapat bersama Pertamina dan pengusaha SPBU untuk menyepakati komitmen perbaikan yang terukur. Komitmen tersebut harus diawasi dan dievaluasi, disertai sanksi sesuai aturan bagi pihak yang terbukti melanggar.

 

Pengusaha SPBU juga perlu menyediakan saluran pengaduan yang aktif agar keluhan masyarakat ditanggapi dan kedisiplinan petugas terjaga. Sementara itu, pasokan dan kuota BBM bersubsidi perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil. Sebab, penambahan pasokan tidak akan banyak membantu jika pelayanan masih lamban.

 

Pada akhirnya, antrean BBM bukan hanya urusan pasokan. Pengelola harus memberikan pelayanan yang baik, petugas bekerja profesional, pemerintah mengawasi secara konsisten, dan masyarakat ikut tertib.

 

Sidak bukan tujuan akhir, melainkan awal dari perbaikan. Jangan sampai kita sibuk memeriksa stok, menggelar sidak, mengadakan rapat, dan menandatangani komitmen, tetapi antrean tetap panjang seperti biasa.

 

Masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji. Mereka membutuhkan pelayanan yang lebih cepat, antrean yang lebih pendek, pengaduan yang ditanggapi, dan aturan yang benar-benar ditegakkan. Sebab, BBM yang tersedia itu penting, tetapi waktu masyarakat juga sama berharganya.

 

Buat penutup lebih menamparRingkas bagian solusi agar lebih padat