Pemberdayaan Masyarakat Bukan Proyek yang Berakhir di Bulan Desember

 

Kita sering menganggap perbudakan sebagai cerita masa lalu. Sebuah

zaman ketika manusia dirantai, diperjualbelikan, dipaksa bekerja, dan kehilangan kebebasannya di bawah kekuasaan seorang raja atau tuan tanah. Seolah-olah setelah dunia mengenal kemerdekaan, demokrasi, hak asasi manusia, dan berbagai aturan perlindungan, perbudakan telah benar-benar berakhir.

 

Benarkah demikian?

 

Jika perbudakan dimaknai secara lebih mendasar, yaitu tercerabutnya hak-hak seseorang akibat relasi kuasa yang tidak seimbang, maka persoalannya menjadi jauh lebih luas. Perbudakan bukan hanya soal rantai yang mengikat tangan dan kaki, melainkan juga tentang hilangnya kebebasan berpikir, hak menentukan pilihan, martabat, bahkan kesempatan seseorang untuk menikmati hasil dari kerja kerasnya sendiri.

 

Seiring perkembangan zaman, perbudakan memang berubah wajah. Dahulu dilakukan secara terang-terangan, kasar, dan mengandalkan kekuatan fisik. Seorang raja, tuan tanah, atau pemilik modal bisa memerintah sesuka hati. Kini, bentuknya semakin halus. Tidak selalu ada cambuk, rantai, atau ancaman terbuka. Bahkan, pelakunya tidak lagi harus seorang penguasa tunggal. Bisa berupa sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, modal, jabatan, atau kendali atas sebuah sistem.

 

Dari yang semula bersifat personal, perlahan berubah menjadi sistemik. Tidak selalu ada seseorang yang secara langsung memerintahkan penindasan, sebab sistem sudah bekerja mengatur siapa yang harus patuh, siapa yang boleh menentukan, dan siapa yang harus menerima keadaan.

 

Pada setiap tingkatan, perbudakan memiliki bentuknya sendiri. Ada yang merampas tenaga, ketika seseorang dipaksa bekerja melampaui batas kewajaran tanpa penghargaan yang sepadan. Ada yang merampas pikiran, ketika seseorang tidak lagi diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, berbeda pandangan, atau menggunakan akal sehatnya. Ada pula yang menyerang psikis, ketika rasa takut, tekanan, ancaman, dan ketergantungan sengaja atau tidak sengaja dipelihara agar seseorang selalu berada dalam posisi tunduk.

 

Yang lebih menyedihkan, tidak semua orang menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam situasi demikian. Sebagian bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Mereka terbiasa melihat ketidakadilan sebagai konsekuensi jabatan, hierarki, tradisi, atau aturan organisasi. Lama-kelamaan, sesuatu yang semestinya dipertanyakan justru diterima sebagai kebiasaan.

 

Inilah ironi kehidupan modern. Hampir semua hal kini dilembagakan, diatur, dan dipaku dengan regulasi. Kita mengenal demokrasi, persamaan hak, keadilan, dan perlindungan terhadap sesama. Namun, aturan yang tampak adil di atas kertas belum tentu melahirkan keadilan dalam praktik. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, bahasa regulasi dan demokrasi justru dijadikan tempat berlindung bagi praktik-praktik yang merampas hak orang lain.

 

Perbudakan modern tidak selalu membutuhkan orang yang kejam. Terkadang cukup dengan sistem yang tidak adil, aturan yang tidak berpihak, dan orang-orang yang memilih diam karena merasa nyaman dengan keadaan. Ketika ketidakadilan sudah dilegalkan oleh kebiasaan dan dilindungi oleh kekuasaan, mereka yang menjadi korban sering kali kesulitan mencari tempat untuk mengadu.

 

Karena itu, membangun sistem yang baik tidak cukup hanya dengan memperbanyak aturan. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih mendasar, yakni nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama dan kearifan local masyarakat. Agama mengajarkan bahwa manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk merasa lebih berhak merendahkan orang lain hanya karena memiliki jabatan, kekayaan, atau kekuasaan.

 

Kearifan local masyarakat juga mengajarkan pentingnya tenggang rasa, gotong royong, saling menghormati, dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nilai-nilai inilah yang semestinya menjadi jiwa dari setiap sistem, bukan sekadar pelengkap dalam pidato dan dokumen kebijakan.

 

Sebab, sistem yang baik bukanlah sistem yang hanya mampu membuat orang patuh, melainkan sistem yang mampu memastikan setiap orang diperlakukan secara manusiawi. Kekuasaan seharusnya melindungi, bukan menundukkan. Jabatan seharusnya menjadi sarana pengabdian, bukan alat untuk menguasai. Modal seharusnya menciptakan kesejahteraan, bukan menjadi alasan untuk mengambil hak orang lain.

 

Mungkin kita memang sudah jauh meninggalkan zaman perbudakan yang menggunakan rantai besi. Tetapi, jangan sampai kita justru menciptakan rantai baru yang lebih halus, lebih rapi, dan lebih sulit dikenali karena dibungkus aturan, kepentingan, serta kata-kata demokrasi.

 

Sebab, ukuran kemajuan sebuah peradaban bukan terletak pada seberapa banyak aturan yang dibuat atau seberapa megah lembaga yang dibangun, melainkan seberapa jauh manusia di dalamnya dihargai sebagai manusia.

 

Jangan sampai kita merasa telah hidup di zaman kemerdekaan, sementara tanpa sadar sedang membangun perbudakan dengan cara yang lebih modern. Wallahu a'lam bissawab