Program LLTT: Tantangan dan Peluang untuk Daerah

Demokrasi kita sedang ramai oleh suara. Spanduk berkibar, janji diulang, dan angka-angka disusun dengan penuh percaya diri. Namun di tengah keramaian itu, ada ruang yang justru semakin sunyi: ruang tempat warga seharusnya belajar menjadi sadar. Pemberdayaan masyarakat—yang mestinya bekerja perlahan dan dalam—kerap terdesak ke pinggir, nyaris tak terdengar, seolah hanya catatan kaki di tengah hiruk-pikuk perebutan kuasa.

 

Dalam praktik ketatanegaraan hari ini, politik kerap menjadi pusat gravitasi. Banyak urusan publik dinilai bukan dari daya ubahnya bagi kehidupan warga, melainkan dari manfaat jangka pendek yang bisa segera dipetik. Urusan sosial, budaya, dan pendidikan kewargaan hadir, tetapi tidak selalu dijaga. Ia ada, namun sering diperlakukan sebagai pelengkap.

 

Di titik inilah pemberdayaan berada dalam posisi yang rapuh. Sejak awal, pemberdayaan dirancang sebagai proses memanusiakan—menumbuhkan kesadaran, menguatkan kapasitas, dan mendorong kemandirian. Ia menuntut kesabaran, kehadiran yang setia, serta keberanian untuk tidak tergesa. Namun ketika ruang ini bersinggungan terlalu dekat dengan kepentingan politik, orientasinya mudah bergeser. Yang semula dimaksudkan untuk membebaskan, perlahan berisiko menjadi sarana pengaruh.

 

Dalam dinamika kontestasi pemilu, irisan itu kerap muncul tanpa disadari. Kehadiran tenaga pendamping dengan latar belakang dan afiliasi tertentu membuat peran pendampingan menjadi berlapis. Pada satu waktu ia hadir sebagai fasilitator kegiatan, pada waktu lain ia berada dalam pusaran proses elektoral. Relasi sosial yang terbangun melalui pendampingan pun memikul beban makna yang lain—tidak lagi sepenuhnya netral.

 

Sebagian pendamping terlibat dalam penguatan jejaring komunikasi politik di wilayah program. Sebagian lainnya ikut membangun preferensi politik masyarakat melalui kedekatan yang terjalin dalam proses pendampingan. Pada tingkat tertentu, kondisi semacam ini kerap beriringan dengan meningkatnya capaian elektoral pada pemilu berikutnya. Angka-angka pun tampak meyakinkan, tabel rekapitulasi terlihat rapi.

 

Namun pemberdayaan tidak pernah dirancang untuk menghasilkan angka suara. Ia lahir untuk menumbuhkan keberanian berpikir dan kemandirian bersikap. Ketika proses sosial terlalu dekat dengan kepentingan jangka pendek, yang terancam bukan hanya kualitas program, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri.

 

Di sinilah peran pendamping seharusnya ditegaskan kembali: sebagai pendidik politik warga. Bukan untuk mengarahkan pilihan, melainkan membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Pendidikan politik yang dimaksud bukan kampanye terselubung, tetapi proses pembelajaran—mengajak warga mengenali mekanisme demokrasi, bersikap kritis terhadap kekuasaan, dan berani mengambil keputusan secara sadar.

 

Peran tersebut hanya mungkin dijalankan oleh pendamping yang bersikap nonpartisan. Netralitas bukan sikap pasif, melainkan fondasi etis agar pendidikan politik tidak berubah menjadi penggiringan halus. Pendamping yang menjaga jarak dari politik praktis justru sedang merawat fondasi demokrasi—membiarkan kesadaran tumbuh, bukan dipaksakan.

 

Namun menjaga jarak tidak cukup jika dibiarkan sendirian. Di sinilah negara semestinya hadir. Bukan sekadar melalui regulasi dan laporan administratif, tetapi melalui pengawasan yang konsisten dan berkeadilan. Pengawasan yang menjaga batas peran, memastikan ruang pemberdayaan tetap menjadi ruang belajar, bukan arena persinggungan kepentingan. Tanpa kehadiran itu, batas mudah kabur, dan program negara rentan dibelokkan dari tujuan awalnya.

 

Pendampingan yang baik tidak lahir dari kepiawaian membaca momentum, melainkan dari kesetiaan menjaga batas. Batas antara mendampingi dan memengaruhi, antara mendidik dan mengarahkan. Di batas itulah integritas diuji—dalam kerja-kerja sunyi yang jarang terlihat, tetapi menentukan arah jangka panjang.

 

Barangkali, yang paling mengkhawatirkan bukanlah rendahnya kualitas hasil pemilu semata, melainkan kelelahan sosial yang mengendap di bawahnya. Masyarakat lelah dijanjikan, lelah diarahkan, dan lelah diminta memilih tanpa pernah sungguh-sungguh diajak memahami. Demokrasi pun menjadi ramai di permukaan, tetapi hampa di kedalaman.

 

Mungkin demokrasi memang tidak selalu runtuh oleh niat jahat, melainkan oleh niat baik yang kehilangan arah. Ketika ruang pemberdayaan dibiarkan sunyi tanpa penjagaan, dan program negara berjalan tanpa kehadiran nurani, warga perlahan belajar patuh, bukan sadar. Di titik itulah negara sesungguhnya diuji—bukan pada gegap gempita pemilu, tetapi pada keberaniannya hadir dalam kesenyapan, menjaga agar proses sosial tetap jujur dan manusiawi.

 

Sebab demokrasi yang sejati tidak tumbuh dari sorak-sorai kemenangan, melainkan dari kerja-kerja sunyi yang setia merawat kesadaran warga. Dan di sanalah, jauh dari panggung, masa depan bersama diam-diam ditentukan.