Ada pendapat yang mengatakan bahwa birokrasi tanpa
administrasi adalah bohong. Pendapat itu ada benarnya. Sebab pemerintahan
membutuhkan administrasi sebagai bukti, kontrol, dan bentuk pertanggungjawaban.
Namun persoalan muncul ketika urusan pemerintahan menjadi terlalu birokratis,
sehingga energi lebih banyak habis untuk mengurus prosedur daripada
menyelesaikan pekerjaan.
Karena itulah banyak program menghadirkan fasilitator.
Kehadiran mereka dimaksudkan untuk mempercepat proses, menjembatani berbagai
kepentingan, dan memangkas jalur-jalur birokrasi yang dianggap menghambat pelayanan
kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, kerja fasilitator memang diuntungkan
oleh penyederhanaan prosedur dan kewenangan yang lebih fleksibel dibandingkan
struktur birokrasi yang kaku.
Tetapi pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa setelah
birokrasi dipangkas, ternyata masih ada hambatan lain yang jauh lebih sulit
diatasi. Hambatan itu tidak tertulis dalam peraturan, tidak tercantum dalam
petunjuk teknis, dan tidak masuk dalam indikator kinerja. Namanya adalah budaya
kerja yang terlalu formil, konflik pribadi, ego antarbidang, serta hubungan
yang kurang harmonis antarpejabat atau antarunit kerja.
Tidak jarang tahapan pekerjaan fasilitator harus melewati
dua pihak yang kebetulan sedang tidak akur. Berkas berpindah lambat, koordinasi
tersendat, dan keputusan tertahan bukan karena aturan, melainkan karena
hubungan antar manusia yang sedang bermasalah. Akibatnya tahapan pekerjaan
mandek tanpa ada satu pun regulasi yang dilanggar.
Kondisi menjadi lebih rumit ketika masing-masing pihak yang
berkonflik memiliki dukungan atau pengaruh dari figur yang kekuasaannya bahkan
melebihi pimpinan langsung mereka. Dalam keadaan seperti ini, pimpinan
sebenarnya mengetahui akar persoalan, tetapi tidak memiliki ruang gerak yang
cukup untuk memindahkan salah satu pihak atau mengambil langkah tegas. Akhirnya
konflik dibiarkan berlangsung, pekerjaan ikut tertahan, dan organisasi berjalan
dengan luka yang semua orang tahu keberadaannya tetapi enggan membicarakannya.
Yang lebih menarik, pimpinan sering kali mengetahui kondisi
tersebut. Mereka tahu sumber masalahnya. Mereka tahu siapa yang tidak bisa
bekerja sama. Mereka tahu mengapa sebuah tahapan tidak bergerak. Namun semuanya
berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua tahu, tetapi berpura-pura
tidak tahu.
Sementara itu waktu terus berjalan. Target tidak mau
menunggu. Kontrak tidak mengenal alasan. Ketika progres terlambat, yang pertama
kali ditanya bukan akar masalahnya, melainkan fasilitatornya.
"Anda sudah dibayar untuk bekerja."
"Silakan cari strategi."
"Kontrak sudah ditandatangani."
"Target harus tercapai."
Kalimat-kalimat itu terdengar logis. Namun sering kali
melupakan satu kenyataan bahwa fasilitator bukan pemegang kewenangan. Mereka
tidak bisa memerintahkan pejabat untuk berdamai. Mereka tidak dapat menyelesaikan
ego sektoral dengan surat tugas. Mereka juga tidak bisa memindahkan orang-orang
yang justru menjadi sumber hambatan.
Akhirnya lahirlah ironi yang berulang dari tahun ke tahun.
Birokrasi telah dipangkas, prosedur telah disederhanakan, sistem telah
diperbaiki, tetapi hambatan terbesar tetap berasal dari manusia yang sulit
bekerja sama dengan manusia lainnya.
Dan ketika hambatan itu membuat target terlambat tercapai,
yang salah tetap fasilitator.
Begitulah balada itu terus dimainkan. Keberhasilan dianggap
kewajiban, sedangkan kegagalan dianggap kesalahan. Padahal sering kali yang
menghambat bukan aturan, bukan administrasi, dan bukan pula kurangnya kerja
keras, melainkan ego yang terlalu besar untuk ditempatkan di bawah kepentingan
bersama.
Karena pada akhirnya, reformasi birokrasi tidak hanya
membutuhkan pemangkasan prosedur. Ia juga membutuhkan kejujuran untuk mengakui
sumber masalah yang sebenarnya. Sebab selama ego, konflik pribadi, dan budaya
kerja yang tidak sehat masih dibiarkan tumbuh, maka yang dipangkas hanyalah
birokrasi, sementara hambatannya tetap berdiri kokoh di tengah jalan.
إرسال تعليق