Ada
kalimat yang terdengar sederhana, bahkan terasa benar, ketika diucapkan, *“kami
yang menghadapi masyarakat.”* Kalimat itu tidak salah. Ia lahir dari posisi
yang memang berada paling dekat dengan denyut kehidupan warga, dari ruang yang
setiap hari menerima tanya, harap, dan kadang juga keluh yang tak sempat
dituliskan.
Namun
kebenaran, jika tidak disertai kejujuran pada sikap, perlahan bisa berubah
menjadi sekadar tameng.
Sebab
di balik kalimat itu, ada kenyataan yang kerap luput diceritakan, bahwa
koordinasi bukan tidak pernah dilakukan, bahwa ruang komunikasi sudah lama
dibuka, bahkan lebih dari sekali, penjelasan pernah disampaikan dengan cukup
terang, dan jalur struktural telah dilalui sebagaimana mestinya, meski pada
akhirnya semua itu seperti tak pernah benar-benar dianggap ada.
Lalu
mengapa masih terdengar, *“kami tidak dilibatkan”?*
Pertanyaan
ini tidak lagi sederhana. Ia mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam, tentang
bagaimana kita memaknai peran, tentang bagaimana kita menempatkan diri dalam
kerja bersama.
Ada
yang merasa bahwa dilibatkan harus selalu dalam bentuk hadir di ruang rapat,
disebut dalam forum, atau duduk dalam lingkaran perencanaan. Padahal tidak
semua ruang bisa memuat semua orang, tidak semua forum mampu menampung seluruh
kepentingan, dan tidak semua proses harus berhenti hanya untuk memastikan semua
merasa diundang secara langsung.
Ada
keterbatasan ruang, ada batas waktu, dan ada mekanisme yang berjalan melalui
pimpinan di atasnya. Itu bukan pengabaian, itu cara sistem bekerja.
Di
titik ini, kalimat *“kami yang menghadapi masyarakat”* seharusnya tidak
berhenti sebagai alasan. Ia semestinya menjelma menjadi gerak, menjadi langkah
untuk *jemput bola*, turun bersama ke masyarakat, melihat langsung apa yang
sedang dikerjakan, menyapa apa yang sedang dibangun, dan menjawab apa yang
memang perlu dijelaskan.
Sebab
bukankah yang paling dekat dengan masyarakat tidak seharusnya menunggu, tetapi
mendekat?
Ironinya,
energi justru habis untuk mempertanyakan mengapa tidak diundang dalam
perencanaan, alih-alih memastikan kehadiran di tengah masyarakat itu sendiri.
Seolah-olah kehormatan lebih penting daripada kebermanfaatan, seolah-olah
diakui dalam forum lebih utama daripada hadir di lapangan.
Di
sanalah kalimat itu mulai terasa berbeda. Bukan lagi sebagai bentuk tanggung
jawab, tapi perlahan berubah menjadi pembenaran.
Dan
ketika proses yang seharusnya bisa berjalan menjadi tersendat, ketika
koordinasi yang sudah dilakukan dianggap tidak pernah ada, ketika waktu publik
habis hanya untuk menunggu, maka wajar jika muncul tanya yang lebih jujur,
meski terasa tidak nyaman.
Apakah
ini benar tentang keterlibatan, atau sekadar tentang keinginan untuk dihormati?
Tulisan
ini tidak hendak menunjuk siapa pun. Ia hanya ingin mengajak kita melihat lebih
jernih, bahwa birokrasi yang ruwet tidak selalu lahir dari aturan yang rumit,
tapi seringkali tumbuh dari sikap yang gemar merumitkan.
Dan
di tengah semua itu, masyarakat tetap menunggu, menunggu jawaban yang
sederhana, menunggu kepastian yang tidak berbelit, menunggu kehadiran yang
tidak bersyarat.
Maka
mungkin kita perlu mengingat kembali, bahwa menghadapi masyarakat bukan hanya
soal siapa yang paling sering disebut, tapi siapa yang benar-benar hadir.
Karena
pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kalimat *“kami yang
menghadapi”*, tetapi langkah nyata yang bisa mereka rasakan.
Post a Comment