Libur Nasional Ada Banyak, Libur untuk Masa Depan Belum Ada

 

Sepulang dari salat Subuh di masjid, seperti biasa kami tidak langsung pulang. Udara pagi masih terasa sejuk. Beberapa jamaah berdiri di halaman masjid, menikmati sisa dingin malam yang belum sepenuhnya pergi. Obrolan mengalir ke mana-mana, dari urusan keluarga, pekerjaan, harga kebutuhan pokok, hingga urusan negara yang belakangan terasa semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

 

Di tengah percakapan itu, seorang kawan yang bekerja di Dinas PU di salah satu kabupaten di Lampung tiba-tiba berkomentar.

 

"Gila ya konsultan sekarang. Masa kerja bawa bontot, bawa bekal makan siang."

 

Kalimat itu terdengar sederhana. Namun cukup membuat kami saling menoleh. Bukan karena membawa bekal makan siang adalah sesuatu yang aneh. Melainkan karena yang dibicarakan adalah konsultan, profesi yang selama ini identik dengan kompetensi, keahlian, dan posisi yang relatif mapan dalam berbagai pekerjaan pembangunan.

 

Belum sempat saya menanggapi, seorang kawan lain yang juga bekerja di Dinas PU ikut menyambung.

 

"Iya. Nggak pernah terjadi di era sebelumnya. Sekelas konsultan harus bawa bontot. Mungkin anggaran mereka sudah minim betul."

 

Kami tertawa kecil. Tetapi tawa itu bukan semata karena lucu. Kadang-kadang kenyataan memang lebih satir daripada lelucon. Apa yang dulu terasa mustahil, kini perlahan menjadi hal biasa. Konsultan yang selama ini identik dengan perjalanan dinas, rapat, dan berbagai fasilitas pekerjaan, kini mulai akrab dengan kotak makan yang dibawa dari rumah.

 

Tulisan ini tentu bukan bermaksud menempatkan konsultan pada derajat yang lebih tinggi dibanding profesi lainnya. Semua pekerjaan memiliki kehormatan yang sama. Petani, nelayan, guru, sopir, buruh, pedagang, pegawai, semuanya sama-sama berjuang mencari nafkah yang halal untuk keluarganya.

 

Namun kita juga harus jujur mengakui bahwa selama ini masyarakat, dunia kerja, bahkan pemerintah sendiri menempatkan konsultan pada posisi yang cukup istimewa. Bukan karena status sosialnya, melainkan karena kompetensi dan keahlian yang mereka miliki. Dalam banyak proyek pembangunan, mereka menjadi tempat bertanya, tempat meminta pertimbangan, bahkan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan.

 

Karena itulah cerita tentang konsultan yang membawa bontot menjadi menarik. Bukan karena membawa bekal adalah sesuatu yang memalukan. Justru sebaliknya. Membawa nasi dari rumah adalah sesuatu yang terhormat. Di dalam kotak makan itu sering kali tersimpan kasih sayang keluarga, penghematan, dan perjuangan agar penghasilan yang terbatas tetap cukup hingga akhir bulan.

 

Tetapi ketika profesi yang selama ini dianggap mapan mulai merasakan ketatnya keadaan, masyarakat tentu akan bertanya. Jika sekelas konsultan saja mulai menghitung ulang pengeluaran hariannya, lalu bagaimana dengan yang lain? Jika mereka yang selama ini dianggap berada di lapisan atas dunia kerja mulai merasakan dinginnya angin efisiensi, bagaimana dengan mereka yang sejak awal hidup dalam keterbatasan?

 

Pertanyaan itu semakin terasa masuk akal ketika saya teringat cerita seorang kawan yang bekerja di salah satu Balai PU di sebuah provinsi. Menurutnya, sampai pertengahan Juni 2026, di tempatnya bekerja sudah terjadi dua kali efisiensi anggaran.

 

Dua kali.

 

Bukan karena perencanaannya salah. Bukan karena programnya buruk. Bukan pula karena kebutuhan pekerjaan tiba-tiba menghilang. Semua sudah dirancang. Semua sudah dihitung. Semua sudah direncanakan sebagaimana mestinya. Tetapi kemudian datang penyesuaian, datang efisiensi, datang kebijakan baru, dan akhirnya banyak rencana harus kembali dibongkar dan disesuaikan.

 

"Ya mau bagaimana lagi, kementerian meminta begitu," katanya.

 

Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi di dalamnya tersimpan cerita panjang tentang bagaimana sebuah keputusan yang lahir di pusat dapat mengubah denyut pekerjaan hingga ke daerah-daerah yang jauh dari ibu kota.

 

Belum selesai saya merenungkan cerita itu, seorang kawan lain yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah menyampaikan kegelisahan yang lebih dalam.

 

*"Kalau sekarang datang ke kantor-kantor pemda, rasanya lesu sekali. Seolah nggak ada aktivitas. Kegiatan hampir nggak ada. Anggaran kegiatan sudah habis dipangkas. Untuk biaya rutin saja minim. Gimana mau bikin kegiatan?"*

 

Saya terdiam. Karena saya tahu yang sedang ia ceritakan bukan sekadar soal kantor. Yang sedang ia ceritakan adalah denyut kehidupan sebuah daerah. Sebab kantor pemerintahan hidup dari kegiatan. Ada pembinaan, pendampingan, monitoring, sosialisasi, pelayanan, dan pembangunan.

 

Ketika kegiatan itu hilang, maka yang ikut hilang bukan hanya agenda kerja. Tetapi juga perputaran ekonomi yang selama ini hidup di sekitarnya. Warung-warung menjadi sepi. Percetakan kehilangan pelanggan. Penyedia jasa kehilangan pekerjaan. Hotel kehilangan tamu. Pedagang kecil kehilangan pembeli. Dan perlahan roda ekonomi ikut melambat.

 

Orang memang tetap masuk kantor. Komputer tetap menyala. Absensi tetap berjalan. Tetapi suasananya berbeda. Seperti pasar yang masih buka tetapi pembelinya berkurang. Seperti terminal yang masih berdiri tetapi busnya tak lagi ramai. Seperti pelabuhan yang masih ada tetapi kapal-kapal jarang singgah.

 

Di tengah berbagai cerita itu, saya teringat sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Video seorang Bupati Siak, Riau, yang menyampaikan kegelisahannya mengenai Dana Bagi Hasil dari kekayaan alam daerah penghasil.

 

Terlepas dari bagaimana aturan fiskal negara mengaturnya, ada satu pertanyaan yang terasa begitu masuk akal.

 

Bagaimana mungkin daerah yang menghasilkan minyak, gas, dan berbagai sumber daya alam justru sering kali merasa kekurangan anggaran? Bagaimana mungkin kekayaan alam keluar dari tanah mereka setiap hari, tetapi kemampuan keuangan daerah mereka semakin terbatas? Bagaimana mungkin daerah yang kaya sumber daya justru sibuk menghitung kekurangan dana operasional?

 

Bukankah terasa ironis jika daerah penghasil jatuh miskin karena kekayaan alamnya lebih banyak ditarik ke pusat?

 

Pertanyaan itu mungkin memiliki jawaban teknokratis yang panjang. Tetapi rakyat tidak hidup dari jawaban teknokratis. Rakyat hidup dari kenyataan yang mereka lihat dan rasakan. Dan kenyataan itulah yang melahirkan pertanyaan lain yang semakin sering terdengar di warung kopi, di halaman masjid, dan di teras-teras rumah.

 

Kalau memang negara sedang melakukan efisiensi, mengapa yang paling terasa justru di daerah? Mengapa kegiatan daerah yang lebih dulu hilang? Mengapa kantor-kantor pemda yang lebih dulu lesu? Mengapa ruang gerak daerah yang lebih dulu menyempit?

 

Sementara pada saat yang sama rakyat masih melihat begitu banyak kementerian, wakil menteri, badan, dan lembaga negara yang jumlahnya luar biasa besar. Rakyat masih mendengar perjalanan ke luar negeri. Masih melihat kunjungan kerja. Masih membaca berita rapat demi rapat. Masih menyaksikan berbagai agenda yang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

 

Tentu saja mungkin ada alasan yang tidak diketahui masyarakat. Mungkin ada penghematan yang juga dilakukan di tingkat pusat. Mungkin ada pekerjaan besar yang tidak terlihat oleh publik. Tetapi rakyat selalu memiliki cara berpikir yang sederhana.

 

Kalau memang seluruh bangsa diminta mengencangkan ikat pinggang, apakah semua mengencangkannya pada lubang yang sama? Ataukah ada yang mengencangkan sampai sesak napas, sementara ada yang masih cukup longgar untuk tersenyum?

 

Dan pertanyaan yang lebih besar lagi adalah: apa sebenarnya hasil dari semua pengorbanan ini? Apa terobosan besar yang sudah dirasakan rakyat? Apa yang membuat hidup petani lebih mudah? Apa yang membuat nelayan lebih tenang? Apa yang membuat sopir truk tidak lagi mengantre solar berhari-hari? Apa yang membuat daerah penghasil lebih sejahtera? Apa yang membuat kehidupan masyarakat lebih baik dibanding kemarin?

 

Karena rakyat tidak terlalu peduli berapa banyak kementerian dibentuk. Rakyat tidak sibuk menghitung berapa banyak wakil menteri dilantik. Rakyat tidak tertarik pada panjangnya struktur organisasi. Yang mereka ingin lihat hanyalah hasil. Hasil yang bisa dirasakan. Hasil yang bisa disentuh. Hasil yang bisa dibawa pulang ke rumah.

 

Mungkin karena itulah saya akhirnya menyela obrolan pagi itu dengan sebuah hiperbola. Dengan sebuah kalimat yang lebih dekat kepada humor daripada analisis.

 

"Kita harus berterima kasih kepada Presiden Prabowo. Berkat MBG, semua konsultan dan bahkan pegawai sekarang harus bawa bontot."

 

Semua tertawa.

 

Tawa yang tidak sedang menghina siapa pun. Tawa yang lahir dari kebiasaan rakyat Indonesia yang selalu mampu mengubah kegelisahan menjadi humor. Karena sering kali humor adalah satu-satunya cara agar keresahan tidak berubah menjadi keputusasaan.

 

Dan mungkin itulah yang sebenarnya tersimpan di balik cerita seorang konsultan yang membawa bekal makan siang dari rumah. Ini bukan lagi cerita tentang nasi bungkus. Bukan lagi cerita tentang kotak makan. Bukan lagi cerita tentang bontot.

 

Ini adalah cerita tentang daerah yang ruang geraknya semakin sempit. Tentang kantor-kantor yang mulai kehilangan denyut aktivitasnya. Tentang daerah penghasil yang merasa belum menikmati kekayaan yang keluar dari tanahnya sendiri. Tentang rakyat yang terus diminta berhemat. Dan tentang harapan yang sampai hari ini masih menunggu untuk dibuktikan.

 

Karena pada akhirnya, rakyat tidak pernah meminta kemewahan. Mereka hanya ingin melihat keadilan. Mereka hanya ingin melihat hasil. Mereka hanya ingin memastikan bahwa setiap pengorbanan yang mereka lakukan hari ini benar-benar akan kembali menjadi kesejahteraan bagi anak-anak mereka esok hari.

 

Dan selama jawaban itu belum benar-benar terlihat, maka obrolan-obrolan kecil selepas Subuh seperti pagi itu akan terus hidup. Hidup di halaman masjid, di warung kopi, di teras rumah, dan di hati rakyat yang masih setia berharap bahwa negeri yang begitu kaya ini suatu hari nanti mampu membuat seluruh anak bangsanya ikut merasakan kekayaannya.