Ketika Keringat Tak Setara dengan Martabat: Kasta Tersembunyi dalam Birokrasi

 

 

Boleh jadi, ketika mendengar kata kasta, pikiran sebagian kita langsung tertuju pada India atau sistem sosial dalam referensi agama Hindu. Sebuah sistem yang membagi masyarakat ke dalam tingkatan tertentu: tinggi, menengah, dan rendah. Masing-masing memiliki kedudukan serta perlakuan yang berbeda.

 

Namun, jangan buru-buru menganggap kasta hanya ada dalam kehidupan sosial masyarakat tertentu. Dalam dunia kerja, ternyata kita juga mengenal semacam kasta. Bedanya, tidak tertulis dalam kitab atau aturan resmi, tetapi kadang terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ironisnya, gejala seperti ini juga bisa ditemukan di lingkungan instansi pemerintah yang seharusnya menjadi ruang pengabdian dan kerja bersama.

 

Kalau boleh sedikit bercanda, birokrasi seolah memiliki kasta tersendiri. Kasta tinggi biasanya ditempati mereka yang menduduki jabatan pimpinan, mulai dari eselon I, II, hingga III. Kasta menengah diisi pejabat eselon IV, pejabat fungsional, serta ASN dengan golongan tertentu. Sementara kasta bawah sering kali diidentikkan dengan ASN golongan rendah, PPPK, hingga tenaga honorer.

 

Lalu, bagaimana dengan konsultan? Rupanya, mereka juga memiliki kelasnya sendiri. Kedudukan terkadang bukan hanya ditentukan oleh pengalaman dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga sertifikat keahlian yang dimiliki. Konsultan dengan sertifikat Asesor atau Ahli Utama bisa memperoleh tempat yang lebih terhormat, sementara mereka yang masih memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar terkadang harus puas berada di lapisan bawah. Tentu saja, ini sekadar gambaran satir, bukan pembagian kelas yang diakui secara formal.

 

Persoalannya, kasta dalam dunia kerja bukan hanya soal jabatan, golongan, atau sertifikat. Dalam praktiknya, perbedaan itu terkadang ikut menentukan fasilitas, kenyamanan, bahkan bagaimana seseorang diperlakukan. Ada yang ruang kerjanya nyaman, fasilitasnya lengkap, dan pendapatnya mudah didengar. Ada pula yang harus bekerja dengan fasilitas seadanya, meskipun beban pekerjaan yang ditanggung tidak sedikit.

 

Di sinilah letak ironinya. Dalam banyak situasi, justru mereka yang berada di lapisan bawah yang paling banyak mengeluarkan keringat. Mereka mengurus pekerjaan teknis, menyiapkan dokumen, mengolah data, menyelesaikan administrasi, turun ke lapangan, bahkan menjadi orang pertama yang diminta bertanggung jawab ketika pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana. Sementara itu, tidak jarang ada pihak yang menikmati posisi lebih nyaman dengan beban pekerjaan yang relatif berbeda. Tentu tidak semuanya demikian, tetapi fenomena ini layak menjadi bahan renungan.

 

Ada pemandangan lain yang lebih menyedihkan. Di beberapa kantor atau instansi, banyak tenaga konsultan, honorer, hingga PPPK paruh waktu direkrut untuk membantu pekerjaan. Namun, penambahan tenaga tersebut tidak selalu diikuti kesiapan fasilitas kerja yang memadai. Sebagian akhirnya menempati aula atau ruang rapat sebagai tempat bekerja sehari-hari. Ketika ruangan akan digunakan untuk rapat, mereka harus berkemas dan menyingkir, terkadang menunggu di ruang resepsionis sampai kegiatan selesai.

 

Ada pula yang lebih unik. Kursi yang biasa digunakan untuk bekerja harus dipindahkan ketika peserta rapat membludak. Selama rapat berlangsung, mereka kehilangan tempat duduk. Setelah rapat selesai dan kursi dikembalikan, barulah mereka bisa kembali duduk dan melanjutkan pekerjaan.

 

Bayangkan, seseorang direkrut untuk membantu pekerjaan kantor, diberi tugas dan tanggung jawab, tetapi tempat kerjanya sendiri belum benar-benar tersedia. Hari ini bekerja di aula, besok menggunakan ruang rapat, dan ketika ada kegiatan harus mengalah. Bahkan, kursi tempatnya bekerja pun bisa sewaktu-waktu berpindah tangan.

 

Memang, penggunaan ruang dan fasilitas secara bergantian bukan sesuatu yang salah apabila kondisi kantor terbatas. Namun, jika berlangsung terus-menerus tanpa solusi, patut dipertanyakan apakah penambahan tenaga kerja sudah disertai perencanaan kebutuhan ruang dan fasilitas yang layak. Jangan sampai tenaga mereka dibutuhkan, tetapi keberadaan mereka seolah belum sepenuhnya diperhitungkan.

 

Padahal, mereka tetap dituntut bekerja profesional, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Untuk mendapatkan meja, ruang kerja, bahkan kursi untuk duduk pun terkadang harus menunggu sampai kepentingan orang lain selesai. Kalau sudah begini, kasta dalam birokrasi bukan lagi sekadar urusan jabatan dan golongan. Bahkan, untuk mendapatkan tempat duduk pun seolah ada tingkatan tersendiri.

 

Jika keadaan semacam ini terus dibiarkan, jangan heran apabila semangat kerja perlahan menurun. Orang yang rajin dan bekerja sungguh-sungguh bisa kehilangan motivasi ketika kontribusi dan penghargaan tidak berjalan seimbang. Sebab, sulit membangun budaya kerja yang sehat jika mereka yang bekerja lebih keras merasa tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya.

 

Lantas, apakah kasta tersembunyi dalam dunia kerja ini tidak bisa diminimalisir? Tentu bisa. Salah satu kuncinya ada pada kualitas kepemimpinan. Pimpinan yang cakap dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik tidak akan membiarkan jabatan menjadi alasan untuk memperlakukan orang secara berbeda. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Fasilitas diberikan berdasarkan kebutuhan pekerjaan, tugas dibagi secara proporsional, prestasi dihargai, dan disiplin diterapkan tanpa pandang bulu.

 

Seorang pemimpin juga harus menyadari bahwa organisasi tidak mungkin berjalan hanya dengan orang-orang yang duduk di kursi pimpinan. Ada banyak pekerjaan yang justru diselesaikan oleh mereka yang tidak memiliki jabatan tinggi, tidak mempunyai ruang kerja istimewa, bahkan namanya jarang disebut dalam forum resmi.

 

Pada akhirnya, jabatan memang boleh bertingkat, golongan boleh berbeda, dan fasilitas boleh disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan. Namun, semua itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk membedakan penghormatan terhadap sesama manusia.

 

Sebab, organisasi yang sehat bukan organisasi yang seluruh anggotanya memiliki kedudukan sama, melainkan organisasi yang setiap orangnya merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang adil untuk berkontribusi.

 

Jangan sampai kita terlalu sibuk menghormati jabatan, sampai lupa menghargai orang-orang yang setiap hari bekerja dengan keringatnya. Sebab, jabatan boleh membuat seseorang duduk lebih tinggi, tetapi tidak pernah membuat martabatnya lebih tinggi dari manusia lainnya.

 

Post a Comment

أحدث أقدم