Suatu
pagi di hari libur, seperti biasa saya jogging bersama seorang kawan. Jarak yang
kami tempuh kurang lebih enam kilometer. Selain menjaga kebugaran, perjalanan
pagi itu ternyata membawa kami pada obrolan yang cukup serius. Entah bagaimana
awalnya, pembicaraan kami sampai pada satu topik yang agak berat untuk
dibicarakan sambil berolahraga: perbudakan.
Secara
sederhana, perbudakan merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan kebebasan
karena berada di bawah penguasaan pihak lain. Tenaga, waktu, bahkan hak-haknya
dimanfaatkan untuk kepentingan orang yang lebih berkuasa.
Dulu,
mendengar kata perbudakan, pikiran kita langsung tertuju pada manusia yang
dirantai dan dipaksa bekerja. Namun, zaman terus berubah. Perbudakan tidak
selalu hadir dengan rantai besi atau cambuk. Dalam bentuk modern, ia bisa hadir
dengan pakaian dinas, meja kerja, surat perintah, bahkan dibungkus dengan
kalimat pengabdian.
Dalam
obrolan itu, kami mencoba mengidentifikasi beberapa praktik di lingkungan
pemerintahan yang memiliki karakteristik eksploitasi tenaga kerja. Misalnya,
pegawai yang harus bekerja jauh melampaui jam kerja tanpa kompensasi yang
layak, dibebani pekerjaan di luar tugas dan fungsinya tanpa penghargaan yang
sepadan, hingga praktik pengembalian honorarium kepanitiaan yang sudah
diterima. Nama pegawai tercatat sebagai penerima honor, uangnya dibayarkan,
tetapi kemudian diminta untuk disetorkan kembali.
Jika
praktik semacam ini benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar
ketidakadilan, tetapi sudah menyentuh persoalan integritas dan dugaan
penyimpangan keuangan.
Lalu,
mengapa praktik seperti ini bisa tumbuh dan bertahan?
Ada
beberapa kemungkinan penyebabnya. Pertama, sulitnya memperoleh pekerjaan
membuat sebagian pegawai memilih bertahan dalam kondisi apa pun. Mereka takut
kehilangan sumber penghidupan sehingga tidak berani menolak perlakuan yang
sebenarnya tidak adil.
Kedua,
persoalan kompetensi dan etos kerja. Ada pegawai yang kurang mampu atau kurang
memiliki kemauan untuk bekerja. Akibatnya, pimpinan lebih sering memberikan
pekerjaan kepada pegawai yang dianggap rajin dan mampu. Ironisnya, semakin
pintar dan bertanggung jawab seseorang, semakin banyak pula pekerjaan yang
dilimpahkan kepadanya.
Ketiga,
pimpinan yang lebih sibuk membangun citra daripada membangun kerja sama. Ingin
terlihat hebat melalui berbagai publikasi kegiatan, tetapi tidak selalu diikuti
kesediaan menyediakan dukungan anggaran, fasilitas, dan penghargaan bagi
orang-orang yang bekerja di belakang layar. Ingin kegiatan sukses, tetapi
enggan memikirkan siapa yang harus bekerja keras dan bagaimana mereka dihargai.
Keempat,
dugaan praktik transaksional dalam pengisian jabatan. Jika jabatan diperoleh
melalui suap atau transaksi tertentu, ada risiko munculnya keinginan untuk
mengembalikan modal setelah menduduki jabatan. Jabatan yang semestinya menjadi
amanah pelayanan publik justru berpotensi diperlakukan sebagai investasi.
Kelima,
dugaan praktik setoran dalam pengelolaan anggaran. Di sejumlah lingkungan
birokrasi terkadang beredar cerita mengenai kewajiban menyetorkan persentase
tertentu dari anggaran kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh. Bahkan, ada
kabar yang menyebut angka 20 persen dari anggaran perangkat daerah. Tentu,
kabar semacam ini harus dibuktikan dan tidak boleh langsung dianggap sebagai
fakta. Namun, jika benar terjadi, anggaran yang seharusnya digunakan untuk
pelayanan dan pembangunan justru berpotensi menjadi sumber keuntungan pihak
tertentu.
Keenam,
lemahnya jiwa kepemimpinan yang dibarengi kuatnya sikap otoriter atasan.
Pemimpin yang tidak mampu membangun komunikasi, membagi tugas secara adil, dan
menghargai kontribusi bawahan cenderung menggunakan kekuasaan sebagai alat
untuk memerintah, bukan amanah untuk memimpin. Bawahan tidak memiliki ruang
menyampaikan pendapat, mengkritisi kebijakan, apalagi menolak perintah yang
tidak masuk akal. Akibatnya, rasa takut menggantikan rasa hormat, sementara
loyalitas sering disalahartikan sebagai kesediaan mengorbankan apa saja.
Dari
obrolan itu, muncul sebuah kesimpulan yang cukup menggelitik sekaligus
memprihatinkan: semakin rendah jabatan seorang pegawai, semakin rajin dan
pintar dia bekerja, serta semakin besar ketamakan atasannya, semakin terbuka
peluang terjadinya eksploitasi dalam birokrasi.
Ada
dampak lain yang tidak kalah berbahaya. Jika praktik ini dibiarkan, lambat laun
ia akan merusak etos kerja. Pegawai yang rajin mulai kehilangan semangat karena
melihat bahwa yang bekerja keras dan yang bekerja seadanya memperoleh
penghargaan yang tidak jauh berbeda. Bahkan, beban pekerjaan pegawai rajin
justru jauh lebih berat.
Lama-kelamaan
muncul pikiran sederhana: buat apa bekerja lebih keras jika hasil dan
penghargaan yang diterima sama saja? Di sinilah ketidakadilan mulai membunuh
motivasi. Pegawai yang semula rajin perlahan belajar menjadi malas.
Jika
kita masuk ke suatu instansi pemerintah dan mendapati lebih banyak pegawai yang
menganggur atau tidak memiliki pekerjaan yang jelas dibandingkan pegawai yang
benar-benar bekerja, kondisi itu patut menjadi bahan kecurigaan dan evaluasi.
Bisa jadi terdapat persoalan serius dalam pembagian tugas, kepemimpinan, dan
manajemen organisasi. Tentu, tidak setiap pegawai yang sedang tidak terlihat
sibuk berarti malas. Namun, jika ketimpangan itu berlangsung terus-menerus, ada
sesuatu yang perlu dibenahi.
Jangan
sampai pegawai yang rajin menjadi korban sistem yang tidak adil, sementara
pegawai yang kurang produktif justru merasa nyaman. Sebab, ketika kerja keras
tidak dihargai dan kemalasan tidak dikoreksi, organisasi sedang mengajarkan
satu hal yang keliru: tidak perlu bekerja lebih baik, toh hasilnya sama saja.
Kita
perlu membedakan antara kerja keras, pengabdian, dan eksploitasi. Kerja keras
lahir dari tanggung jawab. Pengabdian tumbuh dari kesadaran. Sedangkan
eksploitasi terjadi ketika tenaga dan kemampuan seseorang terus dimanfaatkan
tanpa memperhatikan hak dan martabatnya.
Padahal,
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena itu,
birokrasi seharusnya menjadi tempat tumbuhnya profesionalisme, bukan tempat
berkembangnya perbudakan dalam wajah baru.
Setelah
menempuh kurang lebih enam kilometer, perjalanan jogging kami pun berakhir.
Sebelum berpisah, sang kawan menyampaikan sebuah pesan yang menurut saya layak
menjadi catatan bersama.
"Supremasi
hukum harus ditegakkan. Rekrutmen pegawai dan seleksi terbuka dalam pengisian
jabatan harus benar-benar bebas dari KKN. Lapangan kerja harus terus diciptakan
agar orang tidak terpaksa bertahan dalam lingkungan kerja yang tidak sehat
hanya karena takut kehilangan pekerjaan. Dan yang tidak kalah penting, berikan
penguatan kepada pegawai agar berani berkata tidak terhadap praktik perbudakan,
ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan."
Saya
mengangguk. Sebab, persoalan ini memang tidak cukup diselesaikan dengan meminta
pegawai bekerja lebih profesional. Sistemnya juga harus dibenahi. Hukum harus
berlaku tanpa pandang jabatan, pengisian jabatan harus mengedepankan kompetensi
dan integritas, serta pegawai harus memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan
keberatan dan menolak perintah yang melanggar aturan.
Jangan
sampai pengabdian dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakadilan. Jangan pula
loyalitas dijadikan alat untuk menutupi keserakahan.
Perbudakan
zaman now tidak selalu membutuhkan rantai untuk mengikat manusia. Cukup dengan
jabatan, ketergantungan pekerjaan, dan kekuasaan yang tidak terkendali.
Pengabdian kepada negara adalah kehormatan. Tetapi
menjadi korban keserakahan orang yang diberi amanah kekuasaan bukanlah bagian
dari pengabdian.
Dan
mungkin, inilah pelajaran dari obrolan enam kilometer pagi itu: menjaga
kebugaran tubuh memang penting, tetapi menjaga martabat manusia di tempat kerja
jauh lebih penting.
إرسال تعليق