Sanitasi dan Era Digital: Dari Lumpur yang Disembunyikan Menuju Data yang Dimuliakan

Bulan Mei tahun 2025 lalu, rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR-RI, para pengemudi transportasi online, dan perusahaan aplikasi berlangsung dan disimak jutaan pasang mata rakyat. Ruang sidang dipenuhi istilah regulasi, angka, serta janji evaluasi. Di sana, kata keadilan terdengar seperti doa yang dibaca bersama. Namun di luar ruang rapat, para pengemudi tetap menunggu—di bawah lampu merah, di tepi trotoar, di sudut kota yang jarang disebut dalam notulensi. Mereka menunggu, seakan menunggu jawaban dari Tuhan dan negara sekaligus.

 

Hingga hari ini, potongan tarif 15–25 persen masih berlangsung di lapangan, padahal jeritan para pengemudi telah lama terdengar—mengalir seperti doa, namun diperlakukan seperti gema yang boleh ada, asal tak pernah benar-benar perlu dijawab. Para pengemudi hanya berharap potongan diturunkan hingga batas yang lebih adil, sekitar 10 persen, agar keringat mereka tidak seluruhnya menguap sebelum sampai ke rumah, dan doa mereka tidak kembali hampa di hadapan keluarga. Harapan itu bukan tuntutan berlebihan, melainkan ikhtiar sederhana agar kerja keras masih menyisakan martabat.

 

Di Bandar Lampung, realitas itu terasa lebih nyata dan lebih sunyi. Dari obrolan dengan dua pengemudi ojek online, hampir tak ada fasilitas publik yang benar-benar ramah bagi mereka. Sebagian besar Hotel dan Rumah sakit tetap mengenakan tarif parkir meski hanya mengantar atau menjemput penumpang, meskipun tarif tersebut kerapkali di bayar penumpang, hal ini tentu tampilan yang ramah dengan ojol. Kampus-kampus terkesan risih, melarang mereka mangkal, seolah kehadiran ojol adalah gangguan, bukan bagian dari denyut kota. Pusat perbelanjaan hanya menyediakan ruang turun-naik penumpang yang sempit, memaksa kemacetan menjadi pemandangan harian. Kota bergerak, tetapi mereka seakan tak disediakan tempat untuk sekadar berhenti.

 

Soal pendapatan, kisahnya lebih getir lagi. Dalam rentang kerja pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, rata-rata mereka hanya memperoleh enam hingga sepuluh penumpang. Jika diuangkan, pendapatan kotor berkisar Rp60.000–Rp100.000 untuk motor dan sekitar Rp90.000–Rp150.000 untuk mobil—rezeki yang kerap selesai lebih dulu, bahkan sebelum kebutuhan sempat dihitung. Angka itu belum dipotong biaya bahan bakar, pulsa dan paket data, tabungan perawatan kendaraan, makan-minum selama bekerja, hingga biaya kesehatan. Kondisi ini jauh dari kata layak, dan terlalu jauh untuk menggambarkan profesi ojol sebagai lapangan pekerjaan yang menyejahterakan. Mereka bertahan bukan karena nyaman, melainkan karena tak ada pilihan lain. Sementara biaya sekolah anak dan kewajiban sosial terus menunggu, hidup dipaksa diputar dengan tenaga yang kian menipis.

 

Ironisnya, di saat yang sama, bangsa ini kerap diyakinkan sedang bergerak maju. Survei kebahagiaan dirilis dengan optimisme, seolah angka-angka mampu merangkum seluruh wajah kehidupan. Padahal kebahagiaan tidak pernah lahir dari persentase. Ia hadir—atau justru absen—dalam kemampuan seseorang pulang dengan kepala tegak, tanpa harus terus menggadaikan hari esok. Barangkali kemajuan terlalu sering diukur dari laporan, sementara keletihan dan ketidaklayakan hidup dibiarkan menjadi cerita pinggir jalan.

 

Di tengah kenyataan yang belum dibenahi itu, muncul wacana Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengembangkan taksi listrik. Gagasan ini tampak modern, bersih, dan menjanjikan masa depan. Namun tanpa membenahi nasib ojol yang hari ini menopang mobilitas kota, wacana tersebut lebih menyerupai aroma bisnis ketimbang pembangunan yang berkeadilan dan menyejahterakan rakyat. Ia tampak seperti cahaya dari kejauhan—terang dipandang, tetapi tak pernah benar-benar menghangatkan mereka yang paling dekat dengan jalan.

 

Sudah saatnya pemerintah pusat hadir sebagai regulator yang sungguh-sungguh membenahi kondisi ini, atau menciptakan lapangan kerja yang layak bagi warganya. Pemerintah daerah pun tak semestinya diam, sebab para pengemudi yang beroperasi di daerah adalah warga mereka sendiri. Keadilan tidak cukup dibicarakan di ruang rapat; ia harus turun ke jalan, menyapa mereka yang selama ini hanya dikenal sebagai angka dalam aplikasi. Sebab di bawah lampu merah itu, kehidupan sedang menunggu—dan terlalu lama menunggu sering kali berarti dilupakan.