Bagi masyarakat Lampung yang kerap melakukan perjalanan darat menggunakan bus—baik AKDP maupun AKAP—ada satu rasa yang selalu mengganjal setiap kali memasuki atau meninggalkan Kota Tapis Berseri. Rasanya seperti ada yang hilang, ada yang tak lagi utuh. Dan nama yang langsung muncul di kepala hampir semua orang adalah: Terminal Rajabasa
Terminal induk ini bukan sekadar tempat turun-naik penumpang. Ia adalah simpul ingatan. Ia dikenal, sekaligus dikenang, dengan segala kisah yang melekat padanya—dari cerita baik yang menghangatkan, hingga kisah buruk yang bikin nyali ciut. Sayangnya, hingga hari ini, cerita tentang Rajabasa seperti tak pernah benar-benar tamat. Fungsinya setengah hidup, setengah mati.
Mari kita mundur sejenak ke era 1990-an.
Saat itu, Terminal Rajabasa adalah terminal yang layak disebut terminal. Representatif. Membanggakan.
Bangunannya terdiri dari dua blok—atas dan bawah—dengan sebuah kolam di tengah yang memberi kesan tenang. Taman hijau yang asri membuat siapa pun betah berlama-lama. Setiap bus parkir rapi di bawah papan nama jurusannya. Ruang tunggu memungkinkan penumpang, penjemput, dan pengantar duduk santai tanpa waswas.
Fasilitasnya pun lengkap: area parkir memadai, masjid, puskesmas, hingga kehadiran polisi yang rutin berkeliling hampir setiap jam. Aman. Nyaman.
Bagi kami mahasiswa dari luar Bandarlampung waktu itu, Rajabasa bukan cuma terminal. Ia adalah kantor pos darurat, loket kiriman keluarga, sekaligus ruang temu lintas kota.
Belum ada ponsel. Kirim surat? Titip sopir atau kernet. Kirim uang dan sembako? Datang di bus yang sama. Janjian dengan keluarga yang cuma melintas dan tak sempat mampir ke rumah? Rajabasa solusinya.
Semua terasa manusiawi.
Namun, kenyamanan itu pelan-pelan tergerus. Sekitar 1998, taman berubah fungsi menjadi deretan kios PKL. Pintu masuk yang dulu bebas, kini dijaga aparat berseragam krem-biru. Setiap orang diminta uang—atas nama retribusi.
Terutama bagi mereka yang tampak kutcru—ya, yang kelihatan “nggak gaul”—hampir pasti kena.
Yang lebih aneh, uang itu harus pas. Lebih sedikit, bentakan. Lebih banyak, jangan harap ada kembalian—kecuali diminta, itupun dengan risiko dilototi. Banyak yang akhirnya memilih diam.
Belum selesai.
Sebelum bus berangkat, petugas berseragam serupa kembali muncul. Minta uang lagi. Kali ini disebut TPR dan peron.
Sudah bayar di pintu masuk? Tak ada gunanya kalau tak bisa menunjukkan secarik tanda bukti. Tetap bayar ulang.
Di dalam terminal, suasana pun berubah drastis. Pedagang asongan yang dulu menawarkan dengan senyum dan rayuan, kini berdagang dengan tatapan tajam.
Turun dari bus? Para kuli panggul berseragam sigap—bahkan terlalu sigap—menarik barang bawaan tanpa banyak tanya. Soal tarif? Kalau tak dirundingkan di awal, bersiaplah membayar mahal. Tak masuk akal.
Belum lagi “cakil”—para agen perjalanan dadakan. Pertanyaannya beruntun:
“Mau ke mana, Mas? Pak? Bu? Bang? Dek?”
Tak dijawab? Dikawal. Diikuti.
Dijawab pelan? Bentakan menyusul.
Rajabasa akhirnya bukan lagi ruang publik yang ramah, tapi arena uji kesabaran.
Padahal, nama Rajabasa begitu kuat melekat di ingatan orang Lampung. Mendengar kata Rajabasa, yang terbayang hampir pasti mobil dan terminal. Letaknya strategis. Sebagai terminal terbesar di ujung timur Sumatra—sebelum dan sesudah penyeberangan Bakauheni–Merak—semua armada idealnya singgah di sini. Terminal bayangan dulu nyaris tak berkembang.
Terminal bayangan, bagi sopir, hanyalah ladang pungli preman berkedok calo.
Bagi penumpang, pemborosan waktu.
Bagi kota, sumber semrawut dan kemacetan.
Rajabasa tempo dulu berada di pinggir kota Bandarlampung. Tidak ada lampu merah, tidak ada macet. Bus bisa singgah cepat, penumpang lain tak terganggu.
Kini?
Terminal Rajabasa masih “diperbaiki”. Tapi arahnya ke mana, tak ada yang benar-benar tahu.
Akankah ia tetap jadi sarang pungli?
Markas preman dan copet?
Atau sekadar bangunan besar terbengkalai, ditumbuhi rumput, kumuh, dan dilupakan?
Atau—ini yang kita harapkan—menjadi ikon kebanggaan Lampung. Mesin PAD. Laboratorium mini nilai-nilai budaya ulun Lampung: Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, Pi’il Pesenggiri, Sakai Sambayan.
Pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan tanpa sebab. Kita sudah terlalu sering melihat terminal dibangun dengan dana besar, tapi berakhir mubazir. Rumput tumbuh lebih subur dari aktivitas. Bahkan ada terminal yang sejak berdiri hanya punya papan nama—tanpa denyut kehidupan.
Fungsinya cuma berganti-ganti: parkiran, pasar malam, hingga lokasi bakti sosial.
Rajabasa sedang berdiri di persimpangan sejarahnya sendiri.
Mau hidup kembali, atau sekadar menjadi monumen kegagalan tata kelola?
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Umum Lampost, Sabtu, 05 Juli 2008)
Post a Comment