Kita sering menyaksikan kebijakan publik disusun dengan
bahasa yang rapi dan data yang meyakinkan. Angka-angka tampil seolah netral,
bebas kepentingan. Namun di balik itu, ada manusia yang hidupnya justru semakin
terasing dari keputusan yang diambil atas nama mereka. Dalam banyak program
pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, kebijakan menjadi ramah terhadap
laporan, tetapi asing bagi pengalaman hidup warga. Data tidak lagi menjadi alat
membaca kenyataan, melainkan sarana membenarkan pilihan yang sudah ditetapkan
sejak awal.
Di sinilah pembangunan mulai kehilangan wajah manusianya. Ia
berjalan cepat, terukur, dan efisien, tetapi lupa bertanya: untuk siapa semua
ini dilakukan? Jalan dibangun, tetapi ruang hidup menyempit. Program
pemberdayaan dijalankan, tetapi ruang bicara warga dipersempit. Pendamping
hadir membawa modul, bukan telinga. Proyek selesai tepat waktu, namun
masyarakat tetap menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Lebih ironis lagi, persoalan yang tak kunjung selesai sering
menjadi sumber kenyamanan bagi sebagian pihak. Kemiskinan yang “didampingi”,
ketimpangan yang “dikelola”, konflik yang “difasilitasi”—semuanya memberi
peluang bagi mereka yang hidup dari status quo. Program berganti nama,
pendekatan diklaim partisipatif, laporan disusun rapi, sementara akar masalah
tetap utuh. Ketidakadilan yang dipelihara bukan kebetulan; ia adalah hasil dari
pilihan kolektif yang menolak keberpihakan sejati.
Di tengah situasi ini, netralitas dipuji sebagai kebajikan.
Pendamping diminta “tidak memihak”, fasilitator dituntut “menjaga jarak”.
Padahal berdiri di tengah sering kali berarti membiarkan yang kuat tetap
dominan. Dalam konteks pemberdayaan, netralitas bukanlah etika, melainkan
kepura-puraan yang menghindari tanggung jawab moral. Ketidakadilan bukan
abstraksi; ia hadir dalam wajah warga yang lelah mengikuti musyawarah tanpa
keputusan, dalam janji program yang berulang, dalam harapan yang perlahan
menipis.
Pemberdayaan yang sejati tidak lahir dari modul rapi atau
indikator keberhasilan yang kaku, melainkan dari kesediaan untuk hadir di sisi
masyarakat yang paling rentan. Berpihak berarti menempatkan perhatian, waktu,
dan kesabaran pada mereka yang selama ini hanya dijadikan objek program.
Mendengar sebelum merancang, berjalan bersama sebelum menilai, dan memberi
ruang bagi warga untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Tanpa keberpihakan
itu, pendampingan hanya menjadi rutinitas administratif yang tampak
partisipatif, tetapi hampa di kenyataan.
Barangkali, tugas kita hari ini bukan menyempurnakan istilah
pemberdayaan, melainkan jujur pada
praktiknya. Di sisi mana kita berdiri ketika suara warga berbeda dengan rencana
proyek? Ketika kepentingan masyarakat tidak sejalan dengan target program?
Sebab dalam pemberdayaan, yang paling dibutuhkan bukan pendamping yang rapi
berjarak, melainkan mereka yang bersedia hadir, bertahan, dan berpihak ketika
keberpihakan terasa mahal. Di sanalah pemberdayaan menemukan maknanya—bukan
sebagai proyek, tetapi sebagai ikhtiar memanusiakan manusia.
إرسال تعليق