Setiap tahun, kata
pemberdayaan terdengar begitu akrab di
telinga publik. Program diluncurkan, anggaran digelontorkan, dan laporan
keberhasilan disusun rapi. Namun di banyak kampung, cerita yang terdengar
justru berbeda. Bantuan datang bergantian, sementara kemandirian tak kunjung
terlihat. Yang tumbuh bukan daya, melainkan kebiasaan menunggu.
Masalahnya bukan semata
pada niat, tetapi pada cara kebijakan memandang masyarakat. Dalam praktik,
warga masih sering ditempatkan sebagai penerima, bukan penentu. Program
dirancang jauh dari ruang hidup mereka, lalu diturunkan sebagai paket jadi. Partisipasi
pun kerap berhenti pada kehadiran di musyawarah, bukan keterlibatan dalam
keputusan.
Dalam logika kebijakan,
pemberdayaan sering disederhanakan menjadi proyek. Ada target, indikator, dan
tenggat waktu. Hal-hal yang tak mudah diukur—seperti kesadaran, keberanian
mengambil keputusan, dan rasa percaya diri—sering kali terpinggirkan.
Akibatnya, yang tumbuh adalah kepatuhan pada prosedur, bukan kekuatan sosial.
Tahapan pemberdayaan
seharusnya berjalan manusiawi. Dimulai dari penyadaran—mengajak masyarakat
mengingat bahwa mereka pernah mampu. Dilanjutkan dengan penguatan
kapasitas—bukan sekadar pelatihan singkat, tetapi proses pendampingan yang
sabar. Hingga akhirnya pendayaan—memberi ruang bagi masyarakat untuk mengambil
keputusan, termasuk hak untuk berbeda dan belajar dari kesalahan sendiri.
Ketika tahapan ini dipadatkan demi mengejar jadwal dan serapan anggaran,
pemberdayaan kehilangan maknanya.
Persoalan lain muncul
dari cara kerja yang sektoral. Setiap lembaga datang dengan program dan caranya
sendiri. Masyarakat pun menjadi sasaran berbagai intervensi yang tumpang
tindih. Ketika satu program selesai, program lain datang menggantikan. Yang
bertahan justru pola ketergantungan.
Tak jarang, keberhasilan
pemberdayaan diukur dari rapinya laporan dan habisnya anggaran. Program
dinyatakan sukses, sementara masyarakat kembali ke titik awal. Di sini,
pemberdayaan berubah menjadi rutinitas birokrasi—berjalan, selesai, lalu pergi.
Padahal, pemberdayaan
menuntut keberanian untuk melepaskan kendali. Negara seharusnya hadir sebagai
penjamin akses dan keadilan, bukan pengatur detail kehidupan warga. Tanpa
keberanian ini, pemberdayaan akan terus berputar di tempat: semakin banyak
program, semakin tipis daya.
Pendampingan pun sering
terjebak pada target. Pendamping didorong mengejar angka, bukan menjaga proses.
Masyarakat diarahkan agar sesuai indikator, bukan didorong agar tumbuh dengan
kesadarannya sendiri.
Dalam kerangka nilai, ini
soal amanah. Kebijakan publik seharusnya melayani, bukan mengendalikan. Ketika
masyarakat terus diperlakukan sebagai objek, yang terkikis bukan hanya
efektivitas program, tetapi juga martabat warga.
Sudah saatnya cara
pandang ini diubah. Dari proyek jangka pendek menuju proses jangka panjang.
Dari kontrol menuju kepercayaan. Dari keseragaman menuju pengakuan konteks
lokal. Tanpa perubahan itu, kita hanya akan terus mengulang cerita lama: proyek
bernama pemberdayaan, hasilnya ketergantungan.
Sebab keberhasilan sejati
pemberdayaan bukan diukur dari seberapa sering negara hadir, melainkan seberapa
jauh masyarakat mampu berjalan tanpa harus terus menunggu.
إرسال تعليق