Sanitasi dan Era Digital: Dari Lumpur yang Disembunyikan Menuju Data yang Dimuliakan

Dalam kerja-kerja pendampingan masyarakat, ada satu fase yang kerap diletakkan paling akhir, namun justru menjadi penentu seluruh proses: mobilisasi. Ia bukan sekadar tahapan teknis, melainkan ujian terakhir—bahkan pembuktian—atas kualitas kerja pendamping atau organizer bersama masyarakat.

 

Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, pendamping hadir di tengah warga: mengurai persoalan, membuka ruang dialog, melakukan advokasi, menyusun kesepakatan, dan menanamkan kesadaran. Semua proses itu pada akhirnya diuji dalam satu pertanyaan sederhana namun menentukan: apakah masyarakat bergerak atas kesadarannya sendiri?

 

Dalam teori aksi kolektif, Charles Tilly memaknai mobilisasi sebagai proses mengorganisasi sumber daya—manusia, gagasan, dan jaringan—untuk mencapai tujuan bersama. Dengan pengertian ini, mobilisasi bukanlah peristiwa spontan, apalagi sekadar keramaian sesaat. Ia adalah hasil dari proses panjang pengorganisasian yang sadar, berlapis, dan penuh kesabaran.

 

Namun dalam praktik, mobilisasi sering disempitkan maknanya. Ia kerap dipahami sebagai pengumpulan massa dalam jumlah besar di ruang publik: demonstrasi, aksi terbuka, atau kerumunan yang tampak ramai. Padahal, seperti diingatkan Paulo Freire, kesadaran kritis hanya bermakna jika menjelma menjadi tindakan. Tanpa tindakan, kesadaran berhenti sebagai pengetahuan yang tidak mengubah apa pun.

 

Dalam pendampingan masyarakat—terutama yang dikelola oleh negara—mobilisasi justru sering hadir dalam bentuk yang sunyi dan sederhana: warga hadir dalam pertemuan karena merasa perlu, bukan karena undangan; masyarakat memilih kader yang mereka percaya, bukan sekadar memenuhi prosedur; kelompok menjalankan keputusan kolektif tanpa harus terus didorong oleh pendamping. Di titik inilah mobilisasi menjadi cermin paling jujur dari kualitas pendampingan.

 

Tanpa mobilisasi, pendampingan terasa hampa. Dari sisi masyarakat, mobilisasi adalah pembuktian bahwa mereka tidak hanya memahami tujuan bersama, tetapi juga bersedia melaksanakannya. Ia menandai pergeseran penting: dari objek program menjadi subjek perubahan. Sebagaimana ditegaskan Saul Alinsky, kekuatan warga bukan terletak pada seberapa sering mereka dikumpulkan, melainkan pada kemampuan mereka bertindak bersama.

 

Pertanyaan penting kemudian muncul: apakah pendampingan yang dikelola oleh negara, atau bersumber dari anggaran negara, benar-benar memberi ruang bagi fase mobilisasi ini?

 

Secara konseptual, hampir semua program negara mengakui pentingnya partisipasi masyarakat. Mobilisasi hadir dengan istilah yang lebih aman dan administratif: keterlibatan warga, penguatan kelembagaan lokal, atau partisipasi. Namun dalam praktik, mobilisasi sering berhenti sebagai narasi perencanaan dan laporan.

 

Skema program negara berjalan dalam koridor pengendalian yang ketat. Jadwal telah ditentukan, indikator telah dikunci, dan output harus tercapai sesuai kalender anggaran. Dalam situasi seperti ini, mobilisasi yang bersifat dinamis dan kontekstual kerap dianggap berisiko. Ia bisa mengganggu target, memperlambat serapan, atau keluar dari desain proyek. Akibatnya, yang terjadi bukan mobilisasi, melainkan kehadiran formal.

 

Masyarakat datang ke pertemuan karena diundang, bukan karena dorongan kesadaran. Pemilihan pengurus berlangsung karena kewajiban prosedural, bukan karena keyakinan kolektif. Pendamping memastikan daftar hadir terpenuhi, bukan memastikan keputusan benar-benar lahir dari proses yang hidup. Mobilisasi pun direduksi menjadi absensi, foto kegiatan, dan berita acara.

 

Kondisi ini mengingatkan pada kritik James C. Scott tentang kecenderungan negara menyederhanakan realitas sosial agar mudah dikendalikan dan dilaporkan. Mobilisasi yang organik sulit masuk dalam logika ini karena ia tidak selalu rapi, tidak selalu linier, dan sering kali melampaui batas waktu proyek.

 

Di tengah keterbatasan itu, pendamping sejati justru diuji secara etik. Ia tidak cukup puas pada pemenuhan indikator, tetapi terus bertanya dalam dirinya: apakah masyarakat yang saya dampingi sudah benar-benar bergerak?

 

Pertanyaan itu dapat dijaga melalui cermin sederhana—bukan untuk laporan, melainkan untuk kejujuran proses. Apakah warga hadir tanpa harus diingatkan berulang? Apakah keputusan diambil melalui musyawarah, bukan sekadar mengikuti arahan program? Apakah kader dipilih dan mampu memimpin tanpa kehadiran pendamping? Apakah inisiatif dan swadaya mulai muncul tanpa perintah? Apakah warga berani menyampaikan usulan atau keberatan secara kolektif dan tertib? Apakah kelompok tetap hidup meski program resmi telah selesai?

 

Jika sebagian besar pertanyaan itu belum terjawab, maka pendampingan masih berada pada fase fasilitasi. Jika banyak yang mulai terjawab, mobilisasi sedang tumbuh. Dan jika hampir semuanya terjawab tanpa kehadiran pendamping, maka kerja pendampingan sesungguhnya telah mendekati kepurnaan.

 

Pada akhirnya, pendamping sejati memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa masyarakat dampingannya melewati fase mobilisasi sebagai pembuktian bahwa kerja pendampingan telah selesai dengan bermartabat. Mobilisasi bahkan tidak harus selalu terjadi di dalam skema program negara. Ia bisa tumbuh di luar desain proyek, atau justru setelah masyarakat tidak lagi berstatus sebagai lokasi program. Karena berlangsung di luar mandat formal, fase ini tidak menimbulkan pelanggaran administrasi, namun tetap menjaga ruh pendampingan.

 

Di titik itu, pendamping boleh menepi. Ketika masyarakat tetap bergerak, berkumpul, dan mengambil keputusan tanpa kehadirannya, maka yang tersisa bukan lagi program, melainkan kesadaran kolektif yang hidup dan bekerja atas kehendaknya sendiri.

 

Dan di sanalah mobilisasi menemukan maknanya yang paling jujur: sebagai ujian terakhir yang menentukan apakah pendampingan benar-benar telah bermakna.