Pasar kerap dipuja
sebagai sistem paling rasional dalam mengatur kehidupan ekonomi. Ia bekerja
melalui mekanisme yang tampak sederhana: permintaan bertemu penawaran, harga
pun terbentuk. Dalam logika ini, manusia diasumsikan rasional dan adaptif.
Negara cukup menjadi pengatur lalu lintas, selebihnya biarkan pasar bekerja.
Namun pengalaman
mendampingi kelompok-kelompok ekonomi rakyat dan beberapa BUMDes membuat saya
memahami satu hal penting: pasar tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu
datang bersama relasi kuasa, modal, dan akses yang timpang. Di ruang inilah
janji kesejahteraan sering kali berubah menjadi ilusi.
Dalam pendampingan
kelompok usaha desa, saya berhadapan dengan warga yang sebenarnya memiliki
pengetahuan lokal, etos kerja, dan solidaritas yang kuat. Mereka diajak
membentuk kelompok, menyusun rencana usaha, memperbaiki kemasan, hingga membuka
akun di platform digital. Semua tahapan pendampingan berjalan sesuai modul.
Laporan pun tampak meyakinkan.
Masalah mulai muncul
ketika produk mereka benar-benar masuk pasar. Harga bahan baku dikendalikan
pihak luar. Akses distribusi terbatas. Produk mereka harus bersaing dengan
barang sejenis yang diproduksi massal oleh pemodal besar. Dalam situasi ini,
pasar tidak memberi ruang belajar, melainkan langsung memberi vonis: kalah atau
bertahan dengan margin yang nyaris tak manusiawi.
Pendamping sering kali
berada pada posisi serba salah. Di satu sisi, kami dituntut menunjukkan
keberhasilan program. Di sisi lain, realitas pasar memperlihatkan bahwa
kegagalan kelompok usaha bukan semata soal kapasitas, melainkan soal struktur.
Namun struktur jarang masuk dalam indikator keberhasilan.
Pengalaman serupa saya
temui saat mendampingi BUMDes. Banyak BUMDes dibentuk dengan semangat besar:
menjadi penggerak ekonomi desa, memperkuat kemandirian, dan menahan laju
ketergantungan pada pihak luar. Namun ketika unit usaha mulai berjalan, BUMDes
justru dihadapkan pada persaingan yang tidak seimbang. Modal terbatas, jaringan
sempit, dan regulasi sering kali tidak berpihak.
Dalam beberapa kasus,
BUMDes dipaksa “berpikir pasar” secara sempit: mengejar keuntungan cepat,
meniru model usaha kota, atau mengikuti tren tanpa basis kebutuhan lokal.
Ketika usaha tidak berkembang, yang dipersoalkan adalah manajemen BUMDes, bukan
ekosistem pasar yang menekan dari berbagai arah.
Pendampingan, dalam
situasi ini, perlahan kehilangan daya kritisnya. Ia lebih sering menjadi alat
adaptasi, bukan alat pembebasan. Tugas pendamping bukan lagi mempertanyakan
mengapa pasar begitu timpang, melainkan bagaimana warga bisa tetap bertahan di
dalamnya. Pasar diperlakukan sebagai keniscayaan, bukan sebagai sistem yang
bisa dan harus dikoreksi.
Saya juga menyaksikan
bagaimana petani dampingan diarahkan menanam komoditas tertentu karena “harga
pasar sedang bagus”. Data dan proyeksi dijadikan pegangan. Namun ketika panen
tiba dan harga jatuh, pasar kembali berbicara dengan bahasa yang dingin. Risiko
sepenuhnya ditanggung petani, sementara mata rantai distribusi tetap aman.
Dalam
pengalaman-pengalaman itu, saya sampai pada satu kesimpulan getir: pendampingan
sering kali bekerja di bawah cengkeraman pasar. Ia hadir untuk merapikan
dampak, bukan mengubah sebab. Ia menenangkan kegelisahan rakyat, tetapi jarang
diberi ruang untuk menggugat ketimpangan yang menjadi sumbernya.
Padahal, kesejahteraan
yang berkelanjutan tidak lahir dari kemampuan rakyat beradaptasi tanpa batas. Ia
hanya mungkin tumbuh jika masyarakat memiliki kontrol atas sumber daya dan
proses ekonomi yang menentukan hidupnya. Pasar seharusnya menjadi alat, bukan
penentu nasib. Negara seharusnya hadir bukan sekadar sebagai fasilitator,
melainkan sebagai penjamin keadilan.
Jika pendampingan terus
dibiarkan berjalan tanpa keberanian politik dan keberpihakan struktural, ia
akan tetap menjadi kerja administratif yang rapi, namun miskin makna. Ia
membantu rakyat bertahan, tetapi tidak pernah benar-benar membebaskan.
Pendampingan seharusnya
berdiri di sisi yang lebih berani: berpihak pada rakyat, menggugat struktur
pasar yang timpang, dan menempatkan manusia—bukan harga—sebagai pusat dari
seluruh proses pembangunan.
إرسال تعليق