Pendampingan desa selalu dipromosikan sebagai wajah ramah
pembangunan. Kata itu terdengar empatik, seolah negara hadir bukan untuk
mengatur, melainkan menemani. Namun di lapangan, pendampingan kerap menjelma
menjadi bentuk kekuasaan yang paling halus: desa diarahkan tanpa merasa
diarahkan, digerakkan tanpa pernah benar-benar memegang kemudi.
Diagram pengembangan potensi ekonomi desa yang sering
dipresentasikan dalam berbagai forum kebijakan terlihat rapi dan meyakinkan.
Ada masyarakat desa di titik awal, ada kajian, peta pasar, BUM Desa, model
bisnis, lalu kesejahteraan di ujung perjalanan. Masalahnya, kehidupan desa
tidak berjalan di atas garis lurus. Ia penuh belokan, konflik, dan relasi kuasa
yang tidak pernah masuk ke dalam bagan.
Pendampingan selalu dimulai dengan klaim partisipasi. Desa
disebut sebagai subjek. Namun dalam praktik, masyarakat lebih sering menjadi
objek penyesuaian. Mereka diajak bicara, tetapi hanya sejauh narasi itu tidak
mengganggu desain program. Musyawarah menjadi prosedur, bukan ruang tawar.
Aspirasi disaring, lalu disesuaikan dengan bahasa kebijakan.
Tahap kehati-hatian dalam perencanaan sering dikorbankan
atas nama kecepatan. Kalender anggaran lebih dihormati daripada ritme sosial
desa. Pendampingan kehilangan daya reflektifnya ketika target serapan dana
lebih penting daripada pemahaman atas masalah yang dihadapi warga. Desa diminta
siap, bahkan ketika ia belum selesai memahami dirinya sendiri.
Kajian penyebab mendasar seharusnya menjadi jantung
pendampingan. Tetapi di sinilah politik bekerja paling sunyi. Kajian yang jujur
akan menunjukkan bahwa banyak persoalan desa bersumber dari struktur yang
timpang: akses pasar yang tidak adil, kebijakan yang memusat, dan relasi
ekonomi yang menempatkan desa sebagai pemasok murah bagi sistem yang lebih
besar. Karena terlalu berisiko, kajian sering disederhanakan. Penyebab
dipersempit. Kritik dilunakkan.
Peta pasar lalu diperkenalkan sebagai alat rasionalisasi.
Desa diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan logika pasar yang tidak mereka
kendalikan. Risiko usaha dilokalkan, sementara keuntungan cenderung mengalir
keluar. Ketika gagal, desa dinilai tidak kompetitif. Pendampingan berubah
fungsi menjadi mekanisme pengalihan tanggung jawab.
BUM Desa kemudian diangkat sebagai simbol kemandirian. Ia
dibebani ekspektasi berlapis: mesin ekonomi, penyerap tenaga kerja, sekaligus
etalase keberhasilan kebijakan. Tanpa penguatan kapasitas yang sungguh-sungguh
dan tanpa keberpihakan yang jelas, BUM Desa mudah terseret menjadi arena
perebutan kepentingan lokal. Pendampingan di tahap ini lebih sering berwujud
pengawasan administratif daripada proses pembelajaran.
Puncaknya adalah pembangunan model bisnis. Desa didorong
untuk inovatif, adaptif, dan berani. Namun inovasi yang dimaksud sering kali
hanya kemampuan meniru. Model bisnis dipinjam dari luar konteks sosial desa.
Ketika model itu gagal, kegagalan dibebankan kepada desa: kurang kapasitas,
kurang komitmen, kurang disiplin. Hampir tidak pernah ada refleksi bahwa sejak
awal model tersebut memang tidak lahir dari kebutuhan warga.
Di ujung semua tahapan itu, kesejahteraan terus dijanjikan.
Ia hadir dalam laporan, grafik, dan foto kegiatan. Namun bagi banyak desa,
kesejahteraan tetap menjadi ilusi yang diproduksi secara sistematis. Bukan
karena desa menolak perubahan, melainkan karena pendampingan lebih sering
berfungsi sebagai perpanjangan tangan kebijakan, bukan sebagai ruang belajar
bersama.
Desa tidak membutuhkan pendampingan yang merasa paling tahu.
Yang mereka perlukan adalah keberanian negara dan para pendamping untuk
melepaskan sebagian kendali, menerima ketidakteraturan, dan mengakui bahwa
pembangunan tidak selalu bisa dipaksa patuh pada desain. Tanpa itu,
pendampingan hanya akan terus berjalan di jalan menanjak yang sama: tampak
bergerak, tetapi tidak benar-benar membawa desa sampai ke kesejahteraan.
إرسال تعليق