Sanitasi dan Era Digital: Dari Lumpur yang Disembunyikan Menuju Data yang Dimuliakan

Pendampingan desa selalu dipromosikan sebagai wajah ramah pembangunan. Kata itu terdengar empatik, seolah negara hadir bukan untuk mengatur, melainkan menemani. Namun di lapangan, pendampingan kerap menjelma menjadi bentuk kekuasaan yang paling halus: desa diarahkan tanpa merasa diarahkan, digerakkan tanpa pernah benar-benar memegang kemudi.

 

Diagram pengembangan potensi ekonomi desa yang sering dipresentasikan dalam berbagai forum kebijakan terlihat rapi dan meyakinkan. Ada masyarakat desa di titik awal, ada kajian, peta pasar, BUM Desa, model bisnis, lalu kesejahteraan di ujung perjalanan. Masalahnya, kehidupan desa tidak berjalan di atas garis lurus. Ia penuh belokan, konflik, dan relasi kuasa yang tidak pernah masuk ke dalam bagan.

 

Pendampingan selalu dimulai dengan klaim partisipasi. Desa disebut sebagai subjek. Namun dalam praktik, masyarakat lebih sering menjadi objek penyesuaian. Mereka diajak bicara, tetapi hanya sejauh narasi itu tidak mengganggu desain program. Musyawarah menjadi prosedur, bukan ruang tawar. Aspirasi disaring, lalu disesuaikan dengan bahasa kebijakan.

 

Tahap kehati-hatian dalam perencanaan sering dikorbankan atas nama kecepatan. Kalender anggaran lebih dihormati daripada ritme sosial desa. Pendampingan kehilangan daya reflektifnya ketika target serapan dana lebih penting daripada pemahaman atas masalah yang dihadapi warga. Desa diminta siap, bahkan ketika ia belum selesai memahami dirinya sendiri.

 

Kajian penyebab mendasar seharusnya menjadi jantung pendampingan. Tetapi di sinilah politik bekerja paling sunyi. Kajian yang jujur akan menunjukkan bahwa banyak persoalan desa bersumber dari struktur yang timpang: akses pasar yang tidak adil, kebijakan yang memusat, dan relasi ekonomi yang menempatkan desa sebagai pemasok murah bagi sistem yang lebih besar. Karena terlalu berisiko, kajian sering disederhanakan. Penyebab dipersempit. Kritik dilunakkan.

 

Peta pasar lalu diperkenalkan sebagai alat rasionalisasi. Desa diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan logika pasar yang tidak mereka kendalikan. Risiko usaha dilokalkan, sementara keuntungan cenderung mengalir keluar. Ketika gagal, desa dinilai tidak kompetitif. Pendampingan berubah fungsi menjadi mekanisme pengalihan tanggung jawab.

 

BUM Desa kemudian diangkat sebagai simbol kemandirian. Ia dibebani ekspektasi berlapis: mesin ekonomi, penyerap tenaga kerja, sekaligus etalase keberhasilan kebijakan. Tanpa penguatan kapasitas yang sungguh-sungguh dan tanpa keberpihakan yang jelas, BUM Desa mudah terseret menjadi arena perebutan kepentingan lokal. Pendampingan di tahap ini lebih sering berwujud pengawasan administratif daripada proses pembelajaran.

 

Puncaknya adalah pembangunan model bisnis. Desa didorong untuk inovatif, adaptif, dan berani. Namun inovasi yang dimaksud sering kali hanya kemampuan meniru. Model bisnis dipinjam dari luar konteks sosial desa. Ketika model itu gagal, kegagalan dibebankan kepada desa: kurang kapasitas, kurang komitmen, kurang disiplin. Hampir tidak pernah ada refleksi bahwa sejak awal model tersebut memang tidak lahir dari kebutuhan warga.

 

Di ujung semua tahapan itu, kesejahteraan terus dijanjikan. Ia hadir dalam laporan, grafik, dan foto kegiatan. Namun bagi banyak desa, kesejahteraan tetap menjadi ilusi yang diproduksi secara sistematis. Bukan karena desa menolak perubahan, melainkan karena pendampingan lebih sering berfungsi sebagai perpanjangan tangan kebijakan, bukan sebagai ruang belajar bersama.

 

Desa tidak membutuhkan pendampingan yang merasa paling tahu. Yang mereka perlukan adalah keberanian negara dan para pendamping untuk melepaskan sebagian kendali, menerima ketidakteraturan, dan mengakui bahwa pembangunan tidak selalu bisa dipaksa patuh pada desain. Tanpa itu, pendampingan hanya akan terus berjalan di jalan menanjak yang sama: tampak bergerak, tetapi tidak benar-benar membawa desa sampai ke kesejahteraan.