Pendampingan kerap
dipahami sebagai kerja kehadiran. Namun dalam praktiknya, ia sering direduksi
menjadi hitungan jam dan laporan. Selama pendamping hadir pada waktu yang
ditentukan, mengisi format yang disediakan, dan menyetor output sesuai
indikator, kehadiran itu dianggap cukup. Padahal, pendampingan sejatinya tidak
sekadar soal hadir, melainkan tentang bagaimana kehadiran itu dijalani dan
dirasakan.
Pendampingan yang baik
dalam praktik pembangunan sosial menuntut keberadaan yang lebih utuh. Ia
mengandaikan tinggal, menyimak, dan hidup bersama masyarakat. Metode live in
memungkinkan pendamping menyelami denyut kehidupan warga—ritme pagi, percakapan
malam, serta kegelisahan yang jarang tercatat dalam berita acara. Dari sanalah
pendampingan menemukan maknanya, bukan sebagai proyek, melainkan sebagai proses
sosial yang hidup.
Namun dalam sistem
pendampingan yang bersumber dari anggaran pemerintah, idealisme tersebut kerap
berhadapan dengan batasan struktural. Regulasi kerja mengatur pendamping
layaknya pekerja kantor dengan jam baku, pukul 08.00 hingga 16.00. Kerja malam
tidak diperhitungkan sebagai lembur, tidak pula memberi tambahan honor. Di
lapangan, tugas pendamping sering kali telah diselesaikan secara administratif
pada siang hari, sehingga malam menjadi ruang tanpa kegiatan formal. Sementara
itu, pendamping tetap memiliki kewajiban sosial dan keluarga di tempat
tinggalnya sendiri, yang tidak selalu bisa ditinggalkan.
Dalam praktiknya,
penilaian kinerja pendamping lebih banyak bertumpu pada kelengkapan
administrasi dan capaian output. Laporan selesai, data terkirim, indikator
terpenuhi—itulah ukuran keberhasilan. Proses pendampingan yang sesungguhnya,
yang berlangsung perlahan dan penuh kerja sosial, kerap luput dari penilaian.
Apakah pendamping tinggal di lapangan atau hanya hadir sesuai jadwal, sering
kali tidak menjadi pembeda berarti dalam evaluasi.
Keengganan pendamping
untuk melakukan live in juga tidak selalu lahir dari keputusan personal semata.
Ia sering berawal dari contoh yang diwariskan secara diam-diam. Ketika
pendamping senior memilih tidak tinggal di lapangan—karena alasan regulasi,
ekonomi, atau sosial—pola itu kerap diterima sebagai kewajaran oleh pendamping
yang lebih muda. Tanpa disadari, ketidakhadiran menjadi kebiasaan, dan live in
pelan-pelan kehilangan daya teladannya.
Selain itu, persoalan
infrastruktur di lokasi pendampingan sering kali belum memadai. Tidak semua
wilayah memiliki rumah kost yang layak di sekitar lokasi kerja. Pendamping
terpaksa tinggal agak jauh dari lapangan, sekadar menemukan tempat bermalam.
Akses terhadap pasar atau warung untuk memenuhi kebutuhan makan pun terbatas.
Dalam kondisi demikian, tinggal di lapangan bukan hanya soal komitmen, tetapi
juga soal kelayakan hidup sehari-hari.
Di titik inilah muncul
pertanyaan yang patut direnungkan: siapa yang perlu dipersoalkan ketika
pendamping tidak tinggal di lapangan secara terus-menerus? Pendamping, yang
bekerja dalam sistem penilaian berbasis hasil, atau regulasi dan ekosistem
kerja yang belum sepenuhnya mendukung kehadiran yang utuh?
Persoalan lain yang
jarang dibicarakan adalah biaya. Tinggal di lapangan menuntut pengeluaran lebih
besar dibandingkan pulang-pergi ke tempat tinggal sendiri. Biaya hidup di
lokasi, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari menjadi beban tambahan yang
tidak selalu sebanding dengan honor yang diterima. Dalam kondisi demikian, live
in tidak lagi sekadar metode, melainkan pilihan ekonomi yang berat.
Karena itu, kontrak
pendampingan perlu dirancang secara lebih rasional. Beban kerja mesti
disesuaikan dengan realitas lapangan, dan penilaian kinerja seharusnya tidak
berhenti pada output administratif, melainkan juga menghargai proses. Tunjangan
kemahalan lokasi bukan sekadar tambahan, melainkan prasyarat agar pendamping
mampu hadir secara utuh dan berkelanjutan.
Pendampingan sejatinya
tumbuh dari proses yang perlahan, dari kehadiran yang berulang, dan dari waktu
yang tidak selalu dapat diukur dengan jam kerja. Ketika sistem hanya menghitung
jam dan hasil, sementara proses dibiarkan sunyi, pendampingan perlahan
kehilangan napas sosialnya.
Sebab pembangunan yang
hanya berangkat dari laporan, pada akhirnya akan kesulitan memahami kehidupan
yang justru hendak didampinginya.
Post a Comment