Untuk Ainiyya Hana Pathi Seruni

 

Kita masih demokrasi, katanya.

Kalimat itu terdengar tenang, seperti doa yang diulang-ulang agar terasa benar.

Seolah cukup dengan mengucapkannya, semua akan tetap baik-baik saja.

 

Dulu kita diajarkan tentang Montesquieu, tentang *Trias Politica* yang membagi kekuasaan agar tidak ada yang terlalu rakus menggenggam.

Eksekutif bekerja, legislatif mengawasi, yudikatif mengadili.

Tiga jalan berbeda, agar keadilan tidak tersesat dalam satu arah.

 

Namun hari ini, tiga jalan itu seperti bertemu di satu simpang yang sama.

Tidak lagi saling menjaga, tetapi saling menguatkan dalam lingkar kepentingan yang sulit ditembus.

Yang dulu dipisahkan agar adil, kini terasa dekat agar mudah diatur.

 

Kita masih demokrasi, katanya.

Tapi mengapa penguasa begitu leluasa menjadi pengusaha, dan pengusaha begitu mudah menjelma menjadi penguasa.

 

Batas itu tidak lagi tegas.

Ia mencair, seperti garis di pasir yang disapu ombak kepentingan.

 

Dan di tengah semua ini, ada rindu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika.

 

Rindu pada aktivis 98.

Pada mereka yang dulu berjalan kaki, dari desa ke desa, membawa kesadaran tentang demokrasi kepada rakyat yang bahkan belum sempat mengenal kata itu.

Pada mereka yang rela berteriak di jalanan, mogok makan, berhadapan dengan ketakutan, hanya untuk memastikan bahwa negeri ini tidak terus dipimpin dengan cara yang menutup suara rakyat.

 

Rindu pada keberanian yang membuat Suharto harus turun, karena dianggap tidak lagi berjalan di rel demokrasi.

 

Rindu pada teriakan lantang yang menuntut dihapuskannya dwi fungsi ABRI.

Karena saat itu, militer dianggap terlalu jauh masuk ke ruang sipil.

 

Namun hari ini, kita seperti menyaksikan sesuatu yang dulu ditolak, kembali dengan wajah yang lebih rapi.

Peran-peran yang seharusnya sipil, perlahan diisi oleh mereka yang berseragam.

Dari urusan yang dekat dengan dapur rakyat, sampai program-program ekonomi yang menyentuh hajat hidup orang banyak.

 

Di sisi lain, polisi pun tak lagi sekadar menjaga keamanan.

Ia hadir di banyak ruang kekuasaan, berbagi peran di kementerian-kementerian, seolah negara ini membutuhkan seragam untuk memastikan semuanya berjalan.

 

Kita masih demokrasi, katanya.

Namun rasa-rasanya, ruang sipil semakin sempit untuk benar-benar menjadi sipil.

 

Rindu pada aktivis HAM.

Pada mereka yang dulu berdiri tegak, berteriak tentang keadilan, tentang hak yang tidak boleh dirampas, tentang negara yang tidak boleh terlalu jauh mencampuri kehidupan warganya.

 

Kini, ironi terasa begitu dekat.

Negara hadir sampai ke meja makan anak-anak, mengatur apa yang harus mereka konsumsi,

namun di saat yang sama, lapangan pekerjaan terasa semakin sulit dijangkau.

Dana pendidikan ditekan, seolah masa depan tidak lagi menjadi prioritas yang harus diperjuangkan bersama.

 

Rindu pada suara yang dulu berani mengatakan, bahwa negara harus adil, bukan sekadar hadir.

 

Dan lebih jauh dari itu, rindu pada rumah-rumah ibadah.

Pada masjid dan gereja yang dulu melahirkan suara-suara keberanian.

Tokoh-tokoh yang tidak hanya pandai berdoa, tetapi juga berani turun, menyadarkan, mengingatkan, bahkan menegur kekuasaan ketika ia mulai menyimpang.

 

Kini, terlalu sering kita melihat sebaliknya.

Sebagian justru sibuk memuji penguasa, atau larut dalam urusan menjadi pengusaha.

Mimbar kehilangan daya gugatnya.

Doa kehilangan keberpihakannya.

 

Kita masih demokrasi, katanya.

Namun suara-suara yang dulu menjaga demokrasi, satu per satu menjadi pelan.

 

Di situlah oligarki menemukan ruangnya.

Ia tumbuh tanpa banyak perlawanan.

Karena yang seharusnya melawan, mulai lelah, dibungkam, atau bahkan ikut menikmati.

 

Dan kita, sebagai rakyat, hanya bisa merasakan sesuatu yang perlahan berubah.

Tidak meledak, tidak runtuh seketika, tetapi bergeser pelan-pelan.

 

Demokrasi tidak selalu mati karena kudeta.

Ia bisa tetap berdiri dalam nama, tetapi kehilangan makna dalam praktiknya.

 

Kita masih demokrasi, katanya.

Tapi mungkin, yang tersisa hari ini hanyalah kalimatnya.