Menumbuhkan Akar Masyarakat

Pada mulanya, pendamping desa yang merupakan pendamping di Program P3MD di Kementerian Desa yang awalnya di gadang-gadang sebagai penyempurnaan dari program PNPM-MPd dibayangkan sebagai nurani kebijakan. Ia hadir di desa bukan untuk mengajar dari atas mimbar, melainkan untuk belajar bersama warga; bukan untuk membawa kebenaran dari pusat, tetapi untuk merawat pengetahuan yang tumbuh dari bawah. Pendamping desa semestinya menjadi penanda bahwa negara masih mau mendengar.

 

Namun dalam perjalanan waktu, posisi itu mengalami pergeseran yang nyaris tak terasa, tetapi dampaknya dalam. Pendamping desa tidak lagi berdiri sebagai penguat masyarakat, melainkan semakin sering tampil sebagai penjaga narasi kekuasaan. Mereka sibuk memastikan program tampak berhasil, bahkan ketika desa sendiri belum sepenuhnya memahami untuk apa program itu dijalankan.

 

Pertanyaan mendasarnya sederhana, tetapi kerap dihindari: apakah pendamping desa masih bekerja untuk pemberdayaan, atau telah berubah menjadi buzzer kebijakan—yang tugas utamanya bukan menemani proses, melainkan merapikan citra?

 

Perubahan ini jarang terjadi secara kasar. Ia bekerja melalui mekanisme yang halus: bahasa yang dilunakkan, kritik yang disaring, dan realitas desa yang dipoles agar selaras dengan laporan. Pendamping desa perlahan lebih terlatih menghafal jargon daripada membaca konteks, lebih piawai menyusun narasi keberhasilan daripada mengurai persoalan. Di titik ini, desa bukan lagi subjek, melainkan latar.

 

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh persoalan internal yang jarang diakui secara terbuka: minimnya kapasitas pendamping, terbatasnya dan seringkali dangkalnya peningkatan kapasitas, serta mentalitas serba instan yang kian menguat. Ketika pembelajaran disederhanakan menjadi bimbingan teknis singkat dan target administratif, pendamping tidak disiapkan untuk berpikir, melainkan untuk patuh.

 

Mental instan ini membuat pemberdayaan kehilangan makna dasarnya. Proses panjang yang seharusnya membangun kesadaran digantikan oleh hasil cepat yang bisa dipamerkan. Pendamping pun tergoda memainkan peran yang lebih mudah dan aman: menjadi semacam tim sukses kebijakan, mengumpulkan “suara” legitimasi bagi tuannya, dan memastikan desa tetap terlihat antusias di permukaan.

 

Dalam situasi seperti itu, keberpihakan menjadi kabur. Pendamping tidak lagi bertanya apa yang benar-benar dibutuhkan desa, melainkan apa yang harus disampaikan agar kebijakan terlihat diterima. Loyalitas pada struktur mengalahkan tanggung jawab etik pada masyarakat. Pemberdayaan direduksi menjadi kegiatan, bukan perubahan.

 

Relasi kuasa pun semakin telanjang ketika kritik diperlakukan sebagai gangguan. Pendamping yang mencoba jujur membaca lapangan sering kali dianggap tidak adaptif, kurang positif, atau tidak sejalan. Maka yang bertahan bukan yang paling memahami desa, melainkan yang paling pandai menyesuaikan diri. Dalam iklim seperti ini, diam menjadi strategi bertahan hidup.

 

Di ruang digital, gejala ini menemukan panggungnya. Ada pendamping yang lebih lantang membela figur dan kebijakan kementerian daripada mendokumentasikan kegelisahan warga. Narasi dibangun seragam, penuh slogan, dan minim keraguan. Desa tampil sebagai etalase keberhasilan, sementara problematika yang riil disimpan rapi di balik layar.

 

Namun adil jika dikatakan bahwa persoalan ini tidak sepenuhnya lahir dari individu pendamping. Sistemlah yang membentuk mereka demikian. beban kerja yang berlapis, kontrak yang rapuh, serta absennya perlindungan bagi sikap kritis menjadikan pendamping berada dalam posisi serba rawan. Dalam kondisi seperti ini, keberanian sering kali dibayar mahal.

 

Justru karena itu, menjaga marwah pendamping desa menjadi urusan serius negara. Pendamping tidak boleh diposisikan sebagai alat legitimasi, melainkan sebagai subjek pemberdayaan. Peningkatan kapasitas harus melatih nalar kritis, etika sosial, dan keberanian berpihak—bukan sekadar kemampuan menyusun laporan dan mengikuti arahan.

 

Desa tidak membutuhkan buzzer. Desa membutuhkan pendamping yang sanggup berdiri di tengah: cukup dekat dengan negara untuk memahami kebijakan, tetapi cukup berani bersama warga untuk mengatakan ketika kebijakan itu keliru. Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak lahir dari tepuk tangan, melainkan dari kejujuran membaca keterbatasan.

 

Pada akhirnya, pendamping desa akan selalu dihadapkan pada pilihan sunyi: berpihak pada kekuasaan yang sementara, atau setia pada masyarakat desa yang hidupnya menanggung dampak kebijakan itu jauh lebih lama. Dari pilihan itulah akan terlihat, apakah pendamping desa masih layak disebut pemberdaya, atau hanya sekadar tim sukses yang berganti peran setiap periode.

 

Dan desa, seperti biasa, tidak pernah benar-benar bisa dibohongi. Ia tahu siapa yang datang untuk mendampingi, dan siapa yang sekadar membawa suara.