Komunikasi Efektif di Lapangan

 

Kita hidup di zaman ketika kepedulian tampil nyaring, tetapi keadilan sering disenyapkan. Empati yang sehat seharusnya menuntut keberanian untuk adil, bukan keluwesan untuk berkompromi. Namun empati yang dipelintir justru menjadi selimut moral bagi ketimpangan: pelaku besar diperlakukan manusiawi, sementara korban dibiarkan anonim dan cepat dilupakan. Dari sinilah pemberdayaan mulai kehilangan arah—ramah di permukaan, rapuh di prinsip.

 

Di ruang publik, keganjilan ini hadir hampir di setiap isu. Kita lantang pada satu peristiwa, tetapi tiba-tiba sunyi pada peristiwa lain yang tak kalah serius. Kita keras pada kesalahan tertentu, namun berhati-hati pada kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang berada di dalam struktur kuasa. Kesalahan yang sama bisa menghasilkan dua vonis moral yang berbeda, tergantung siapa pelakunya dan posisi apa yang ia duduki.

 

Di titik ini, moral berhenti menjadi prinsip dan berubah menjadi strategi.

 

Kejahatan struktural jarang dihadapi dengan bahasa yang jujur dan tegas. Ia dibungkus dengan istilah konteks, stabilitas, atau kepentingan yang lebih besar. Pelanggaran tidak lagi disebut sebagai kesalahan, melainkan kekeliruan kebijakan atau risiko pembangunan. Bahasa menjadi lunak, sementara dampaknya justru keras bagi masyarakat yang hidup di bawah.

 

Sebaliknya, ketika kesalahan dilakukan oleh rakyat kecil, bahasa hukum dan moral berubah menjadi mutlak. Salah adalah salah. Tidak ada ruang pengertian. Tidak ada konteks. Ketegasan tiba-tiba tampil penuh percaya diri. Di sinilah standar ganda bekerja dengan rapi dan nyaris tak terasa.

 

Keganjilan ini menjadi semakin jelas ketika dikaitkan dengan wacana pemberdayaan masyarakat. Kita rajin berbicara tentang pemberdayaan, tetapi jarang bertanya: pemberdayaan versi siapa, dan untuk kepentingan siapa? Banyak program lahir dengan bahasa empati, namun enggan menyentuh akar persoalan yang membuat masyarakat tidak berdaya sejak awal.

 

Pemberdayaan sering berhenti pada bantuan, pelatihan seremonial, dan proyek jangka pendek yang mudah dilaporkan. Ketika masyarakat menghadapi ketimpangan struktural—akses tanah, pendidikan, pekerjaan, dan keadilan—yang ditawarkan justru kompensasi sementara. Empati dijadikan pengganti keadilan.

 

Di sinilah pemberdayaan kehilangan maknanya.

 

Masyarakat diposisikan sebagai objek belas kasih, bukan subjek yang memiliki hak. Ketika kebijakan salah, rakyat diminta menyesuaikan diri. Ketika sistem timpang, mereka disuruh bersabar. Ketika daya hidup dirampas, yang dibagikan justru narasi ketahanan dan kemandirian.

 

Pemberdayaan semacam ini tidak membebaskan. Ia justru merapikan ketidakadilan agar tampak manusiawi.

 

Karena itu, pemberdayaan yang tidak berstandar ganda menuntut keberanian moral dan strategi yang jujur. Pertama, standar hukum dan etika harus disamakan bagi semua. Kejahatan struktural harus dihadapi dengan ketegasan yang sama seperti kesalahan individu. Tanpa keberanian ini, pemberdayaan hanya akan melatih kepatuhan, bukan keadilan.

 

Kedua, pemberdayaan harus bergeser dari logika bantuan menuju pemulihan hak. Rakyat tidak menjadi lemah karena kurang empati, melainkan karena aksesnya dipersempit secara sistemik. Tanah, pendidikan, pekerjaan layak, dan perlindungan hukum bukan hadiah, melainkan hak yang harus dikembalikan.

 

Ketiga, masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek pengambil keputusan. Pemberdayaan tidak boleh berhenti pada partisipasi simbolik. Ia harus memberi ruang nyata bagi warga untuk memengaruhi arah kebijakan yang menyangkut hidup mereka. Tanpa itu, pemberdayaan hanya menjadi ritual demokrasi tanpa kuasa.

 

Keempat, literasi kritis harus menjadi inti pemberdayaan. Masyarakat yang berdaya bukan hanya yang terampil secara ekonomi, tetapi yang mampu membaca ketidakadilan dan berani mempertanyakannya. Kesadaran kritis membuat rakyat tidak mudah dipuaskan oleh empati simbolik dan bahasa lunak kekuasaan.

 

Kelima, keberanian warga harus dilindungi. Tidak adil meminta masyarakat bersuara jika setiap kritik dibalas dengan stigma, tekanan, atau kriminalisasi. Pemberdayaan tanpa rasa aman hanya akan melahirkan kepatuhan yang diam.

 

Dan akhirnya, para penjaga moral—akademisi, tokoh agama, intelektual, dan aktivis—harus keluar dari zona nyaman. Mereka dituntut konsisten: keras pada ketidakadilan, siapa pun pelakunya. Moral yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas hanya akan melanggengkan standar ganda yang selama ini merusak makna pemberdayaan.

 

Pemberdayaan yang jujur memang menuntut keberanian. Ia menuntut kejujuran untuk mengakui bahwa masalah rakyat bukan semata kurang daya, tetapi karena dayanya dirampas atau dibatasi. Tanpa keberanian ini, pemberdayaan hanya akan menjadi bahasa empati yang indah, tetapi gagal membebaskan.

 

Pada akhirnya, pemberdayaan bukan sekadar urusan kebijakan, melainkan pertanggungjawaban iman. Dalam keyakinan apa pun, keadilan tidak pernah diajarkan untuk dipilih-pilih, dan kebenaran tidak pernah dititipkan pada jabatan. Jika kita sungguh percaya Tuhan Maha Adil, maka keberpihakan pada yang dilemahkan bukan pilihan moral, melainkan konsekuensi iman. Kelak, yang ditanyakan bukan seberapa sering kita berbicara tentang kepedulian, melainkan di pihak siapa kita berdiri ketika keadilan dipermainkan.