Suatu
ketika saya harus bermitra dengan seorang staf di sebuah organisasi pemerintah.
Nama organisasinya tidak perlu disebut. Bukan karena kisahnya harus
disembunyikan, tetapi karena yang menarik bukan siapa orangnya. Yang menarik justru kebiasaannya.
Dalam
sebuah kegiatan, saya diminta membuat draft surat dinas. Saya kerjakan dengan
serius. Bukan hanya memikirkan kalimatnya, tetapi juga substansinya. Sebab saya
percaya, surat dinas bukan sekadar kumpulan kata yang ditata di atas kertas.
Ada pesan, ada kepentingan, ada kebijakan, dan ada dampak di belakangnya. Surat boleh pendek, tetapi akibatnya bisa
panjang.
Setelah
selesai, draft saya serahkan untuk diasistensi. Saya berharap ada masukan.
Mungkin ada substansi yang kurang tepat, ada kalimat yang perlu diperkuat, atau
ada sudut pandang lain yang perlu dimasukkan. Namanya juga asistensi, saya kira
yang diperiksa bukan hanya apakah surat itu rapi, tetapi apakah surat itu
benar-benar memahami persoalan. Saya
rupanya terlalu tinggi memasang harapan.
Draft
itu kembali kepada saya.
Format
diperbaiki. Spasi dirapikan. Tata letak disesuaikan. Saya baca lagi dari awal
sampai akhir. Hampir semuanya masih sama. Substansi tidak disentuh. Bahkan
titik dan koma pun tampaknya tidak dianggap sebagai persoalan. Yang berubah hanya wajahnya, bukan isinya.
Saya
kemudian mendapat penjelasan bahwa substansinya tidak dipahami.
Saya
terdiam.
Bukan
karena marah. Justru karena bingung. Dalam hati saya bertanya, kalau
substansinya tidak dipahami, lalu bagian mana yang sebenarnya sedang
diasistensi?
Di
situlah saya mulai merenung. Jangan-jangan—semoga saya keliru—kita sedang
membangun budaya kerja yang lebih sibuk memperbaiki tampilan pekerjaan daripada kualitas pekerjaan.
Kita
tahu bagaimana membuat surat terlihat resmi, tetapi belum tentu memahami apa
yang ditulis. Kita tahu bagaimana membuat laporan tampak lengkap, tetapi belum
tentu memahami persoalan yang dilaporkan. Kita tahu bagaimana menyusun bahan
presentasi dengan banyak teori, tetapi ketika ditanya maknanya bagi masyarakat,
jawabannya kadang hanya kembali kepada teori.
Kita hafal istilahnya, tetapi kehilangan isinya.
Yang
lebih menarik, kemampuan berbicara kadang membuat seseorang terlihat sangat
pintar. Kalimatnya panjang. Istilahnya banyak. Teorinya berlapis-lapis. Ruang
rapat pun seakan menjadi panggung untuk menunjukkan siapa yang paling fasih.
Tetapi setelah rapat selesai, persoalannya tetap di tempat semula.
Rupanya fasih berbicara tidak selalu berarti paham
persoalan.
Saya
tidak mengatakan format tidak penting. Sangat penting. Surat harus rapi.
Administrasi harus tertib. Spasi harus benar. Bahkan titik dan koma pun punya
tempatnya.
Tetapi
jangan sampai kita mengalami kekeliruan ukuran: yang seharusnya menjadi pelengkap justru dianggap sebagai inti.
Kita
bisa menghabiskan waktu memperdebatkan ukuran huruf, tetapi tidak pernah serius
membahas ukuran keberhasilan. Kita bisa sibuk merapikan kalimat, tetapi lupa
memastikan apakah kebijakan yang lahir dari kalimat itu benar-benar
menyelesaikan masalah.
Kita
menjadi sangat teliti pada hal-hal yang mudah dilihat, tetapi kurang teliti
pada hal-hal yang menentukan.
Dokumennya rapi, pikirannya belum tentu.
Padahal
dalam pekerjaan pemerintahan, substansi jauh lebih penting daripada sekadar
tampilan. Ada masyarakat yang akan menerima dampaknya. Ada program yang akan
dilaksanakan. Ada keputusan yang akan diambil. Ada uang negara yang digunakan.
Semua
itu tidak akan menjadi lebih baik hanya karena suratnya memiliki spasi yang
sempurna.
Masalah di lapangan tidak pernah selesai hanya
karena administrasinya terlihat sempurna.
Karena
itu saya kira kita perlu mengembalikan makna asistensi. Asistensi bukan sekadar
memeriksa apakah dokumen sudah sesuai format. Asistensi seharusnya menjadi
ruang untuk menguji pikiran: apakah gagasannya benar, apakah datanya cukup,
apakah kalimatnya tepat, dan apakah dampaknya sudah dipertimbangkan.
Sebab
orang yang mengasistensi seharusnya bukan hanya menjadi penjaga format, tetapi juga penjaga mutu.
Dan
kalau memang belum memahami substansi, tidak ada yang salah dengan mengatakan, “Saya
belum paham.” Justru itu lebih jujur daripada terlihat menguasai sesuatu
yang sebenarnya belum dimengerti.
Karena
mengakui tidak tahu adalah awal dari belajar.
Yang
berbahaya justru ketika seseorang tidak
paham, tetapi merasa sudah paham hanya karena mampu berbicara.
Mungkin
inilah pekerjaan rumah kita. Jangan sampai birokrasi menghasilkan terlalu
banyak orang yang pintar menyusun kata, tetapi sedikit yang memahami makna;
banyak yang hafal teori, tetapi sedikit yang mampu menerapkannya; banyak yang
pandai memperbaiki format, tetapi sedikit yang berani menyentuh substansi.
Sebab
pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan surat yang sekadar rapi.
Masyarakat membutuhkan keputusan yang benar.
Dan
kalau kita hanya sibuk memperbaiki spasi sementara substansi dibiarkan kosong,
barangkali yang sedang kita rapikan bukan pekerjaan.
Kita hanya sedang merapikan kekosongan.
Post a Comment