Relasi kuasa sering kita pahami secara
sempit, seolah hanya milik mereka yang memegang jabatan, mengenakan seragam,
atau memiliki kewenangan formal. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, kuasa
bekerja jauh lebih halus. Ia hadir di ruang keluarga, di kelas, di kantor,
bahkan dalam percakapan yang tampak biasa. Kuasa jarang mengetuk pintu; ia
masuk perlahan, lalu menetap sebagai kewajaran. Justru karena terasa wajar,
kuasa sering luput disadari.
Relasi kuasa berbicara tentang siapa
yang didengar dan siapa yang sekadar mengikuti. Ia jarang muncul sebagai
perintah; lebih sering lewat nasihat, aturan, dan bahasa yang terdengar
baik-baik saja, namun nyaris tidak menyediakan ruang untuk bertanya. Di titik
inilah kuasa menjadi efektif: bekerja dengan legitimasi, bukan paksaan.
Dalam masyarakat, kuasa dilembagakan
melalui struktur: negara dengan hukum, sekolah dengan kurikulum, kantor dengan
SOP, keluarga dengan hierarki. Masalah muncul ketika struktur berhenti
mendengar. Suara dari bawah diperlakukan sebagai pelengkap administrasi, kritik
dicurigai sebagai pembangkangan, dan pengalaman nyata gagal masuk ke
pengambilan keputusan.
Contoh sederhana terlihat di sekolah,
kantor, organisasi masyarakat, dan keluarga. Guru atau dosen diposisikan sebagai
satu-satunya sumber kebenaran, sementara murid cukup menerima. Staf lapangan
sering diabaikan karena usulan mereka tidak datang dari meja yang tepat. Warga
dianggap tidak kooperatif jika tidak mengikuti alur program. Anak dibiasakan
patuh sebelum memahami, orang tua merasa tak perlu menjelaskan keputusan, dan
kata-kata seperti “tidak kompeten” atau “belum siap” menjadi alat seleksi yang
membatasi ruang. Kuasa bekerja rapi karena dibungkus otoritas.
Relasi kuasa menjadi problematis ketika
ketimpangan diterima sebagai kewajaran. Yang berpendidikan merasa paling tahu,
yang mapan merasa paling pantas menentukan, yang lebih tua merasa tak perlu
dikoreksi. Sementara yang berada di bawah belajar diam, bukan karena tak
berpikir, tetapi karena tahu suaranya tak akan mengubah apa-apa. Banyak
ketimpangan bukan lahir dari perbedaan kapasitas, melainkan dari akses yang
sejak awal tidak setara.
Dalam negara demokrasi, relasi kuasa
yang timpang tidak boleh dinormalisasi. Demokrasi bertumpu pada kesetaraan
warga dan partisipasi yang bermakna. Kritik harus diterima sebagai koreksi,
pengalaman nyata warga harus masuk ke ruang keputusan, dan warga harus
diposisikan sebagai subjek, bukan objek. Menghilangkan relasi kuasa bukan
berarti meniadakan struktur, tetapi menata ulang cara kuasa dijalankan agar
lebih dialogis, terbuka pada koreksi, dan mengakui bahwa pengetahuan tidak
dimonopoli oleh jabatan.
Dalam kerja pendampingan, kuasa
dikurangi dengan prinsip sederhana: memosisikan diri sebagai penjaga proses,
bukan pemilik solusi; lebih banyak bertanya daripada memberi jawaban;
menerjemahkan bahasa teknis bersama agar tidak menjadi alat dominasi;
menciptakan forum partisipasi yang nyata; membuka informasi; dan merefleksikan
posisi diri—siapa yang berbicara, siapa yang menentukan. Kuasa harus bekerja seperlunya: cukup menjaga keteraturan, tetapi tidak membungkam atau
mengecilkan suara yang biasanya tak terdengar.
Membaca relasi kuasa bukan berarti
menolak kepemimpinan atau meniadakan aturan. Yang perlu ditata ulang adalah cara
kuasa dijalankan. Kuasa yang tidak disadari menindas; kuasa yang disadari
membuka peluang untuk ditata ulang. Tugas kita hari ini bukan mencari siapa
paling berwenang, melainkan memastikan tidak ada suara yang sengaja dikecilkan
atas nama kewajaran. Di balik banyak hal yang tampak biasa, sering kali ada
kuasa yang diam-diam bekerja—tetapi menentukan.
Post a Comment