Pendampingan di Bawah Bayang-bayang Kepentingan

 

Suatu ketika saya membayangkan, andai seorang warga desa dari tiga puluh tahun lalu tiba-tiba datang ke hari ini. Mungkin ia akan terkejut melihat begitu banyak orang yang peduli pada desa.

Ada pendamping desa, pendamping lokal desa, pendamping teknis, pendamping manajemen, tenaga ahli, kader, fasilitator, satgas, business assistant, project management officer, ahli gizi, dan berbagai profesi lainnya. Hampir setiap program memiliki orang-orang yang bertugas mengawal, membimbing, memfasilitasi, mengarahkan, dan memastikan kegiatan berjalan sebagaimana mestinya.

Sekilas, ini tentu kabar baik. Desa tidak lagi berjalan sendirian. Negara hadir melalui banyak tangan dan banyak wajah.

Barangkali memang tidak ada periode dalam sejarah pembangunan Indonesia ketika desa mendapat perhatian sebesar sekarang. Dari pusat hingga desa, urusan pemberdayaan bahkan memiliki rumahnya sendiri. Ada kementerian yang mencantumkan kata pemberdayaan dalam namanya. Ada direktorat yang mengurus pemberdayaan masyarakat. Ada dinas pemberdayaan masyarakat di daerah. Di desa dan kelurahan bahkan dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Semua itu menunjukkan satu hal: pemberdayaan dianggap penting.

Sangat penting.

Sebab bangsa yang kuat tidak dibangun oleh masyarakat yang terus bergantung, melainkan oleh masyarakat yang memiliki daya untuk menentukan masa depannya sendiri.

Pemberdayaan pada hakikatnya adalah proses memampukan masyarakat agar mampu mengenali persoalannya, menemukan jalannya, mengelola sumber dayanya, dan mengambil keputusan atas kehidupannya sendiri. Ukurannya bukan sekadar banyaknya kegiatan, melainkan bertambahnya kemampuan masyarakat untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri.

Karena itu, ciri utama pemberdayaan adalah tumbuhnya partisipasi, kepemimpinan lokal, kemandirian, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan masyarakat mengelola perubahan tanpa selalu menunggu arahan dari luar.

Sedangkan pendampingan memiliki makna yang berbeda.

Pendampingan adalah proses menemani masyarakat dalam menjalankan program. Pendamping hadir untuk memfasilitasi, membantu, membimbing, menghubungkan, dan memecahkan berbagai kendala yang muncul selama program berlangsung.

Pendampingan adalah alat.

Pemberdayaan adalah tujuan.

Masalahnya, dalam perjalanan waktu, alat terkadang terlihat lebih menonjol daripada tujuan yang hendak dicapai.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat mengenal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Nama programnya secara tegas menggunakan kata pemberdayaan. Program ini dikawal oleh fasilitator yang bertugas memastikan masyarakat terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan.

Kemudian lahir Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) pada era pemerintahan Joko Widodo. Kata pemberdayaan tetap dipertahankan. Namun di lapangan, yang hadir mengawal program adalah berbagai unsur pendamping, mulai dari Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Pendamping Manajemen hingga Tenaga Ahli.

Hari ini fenomena yang sama dapat ditemukan pada berbagai program lainnya. Pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ada Business Assistant dan Project Management Officer. Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terdapat Kepala SPPG, Kader Pendamping Keluarga, Tim Satgas Pendamping, P3H, Ahli Gizi, dan berbagai unsur pendukung lainnya.

Semua memiliki fungsi yang penting. Semua bekerja untuk tujuan yang baik.

Namun di tengah ramainya barisan pendamping itu, sesekali muncul pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana.

Apakah masyarakat sedang diberdayakan, atau sedang didampingi?

Pertanyaan ini penting karena keduanya tidak selalu sama.

Masyarakat yang diberdayakan akan semakin mampu mengambil keputusan sendiri. Masyarakat yang diberdayakan akan semakin percaya diri mengelola persoalannya. Masyarakat yang diberdayakan akan tetap bergerak meski program telah selesai.

Sebaliknya, masyarakat yang hanya didampingi mungkin akan berjalan baik selama pendampingnya ada. Tetapi ketika pendamping pergi, langkahnya bisa ikut melambat.

Tentu kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai keberhasilan yang telah dicapai. Jalan desa semakin baik. Jembatan bertambah. Sarana air bersih menjangkau lebih banyak warga. Dana desa menggerakkan pembangunan hingga pelosok. Kapasitas administrasi desa meningkat. Pelayanan publik semakin tertata.

Namun pemberdayaan tidak berhenti pada pembangunan fisik dan administrasi.

Pemberdayaan baru benar-benar hidup ketika masyarakat mampu bermusyawarah tanpa menunggu instruksi. Ketika kelompok masyarakat tetap aktif meski proyek telah selesai. Ketika warga mampu mencari jalan keluar atas persoalannya tanpa harus selalu menunggu program baru datang.

Di titik inilah saya sering bertanya-tanya.

Setelah begitu banyak pendamping diterjunkan. Setelah begitu banyak tenaga ahli ditugaskan. Setelah begitu banyak pelatihan diselenggarakan. Setelah begitu banyak grup WhatsApp dibuat.

Apakah yang tumbuh paling subur adalah daya masyarakat?

Ataukah justru ekosistem pendampingannya?

Pertanyaan itu semakin menarik ketika sebagian proses pendampingan perlahan bergeser ke ruang virtual. Kunjungan lapangan diganti tautan. Diskusi warga diganti presentasi daring. Kehadiran diganti daftar hadir digital.

Padahal kepercayaan tidak lahir dari sinyal internet. Kesadaran tidak tumbuh dari tombol mute dan unmute. Dan kemandirian tidak pernah lahir dari layar monitor.

Ia lahir dari perjumpaan.

Ia tumbuh dari percakapan.

Ia menguat melalui pengalaman bersama.

Karena itu, mungkin yang perlu kita renungkan bukanlah berapa banyak pendamping yang berhasil direkrut atau berapa banyak rapat yang berhasil dilaksanakan.

Yang perlu kita renungkan adalah apakah masyarakat semakin berdaya.

Sebab keberhasilan pemberdayaan bukan diukur ketika masyarakat selalu ditemani.

Keberhasilannya justru terlihat ketika masyarakat tetap mampu berjalan saat tidak ada lagi yang mendampingi.

Dan ketika desa hari ini dikerumuni begitu banyak pendamping, mungkin pertanyaan yang layak kita simpan bersama bukanlah apakah pendamping itu diperlukan.

Melainkan, apakah kerumunan pendamping itu telah melahirkan masyarakat yang semakin mandiri?

Atau jangan-jangan, tanpa kita sadari, pendampingan telah menjadi tujuan, sementara pemberdayaan perlahan tertinggal di belakangnya.