Adat Bukan Panggung Dangdut (Bagian II)

 

Tahun Anggaran 2026 tampaknya akan dikenang sebagai tahun efisiensi. Setidaknya, sudah dua kali penyesuaian anggaran dilakukan. Dampaknya begitu terasa, terutama di kantor-kantor pemerintah yang sebagian besar bergantung pada APBN. Suasana menjadi lebih lengang, kegiatan berkurang, ruang rapat tak lagi seramai biasanya, dan di beberapa tempat wajah-wajah pegawainya pun tampak kehilangan gairah. Seolah-olah pekerjaan ikut berhenti ketika anggaran dipangkas.

Namun, justru dalam keadaan seperti itulah muncul pemandangan yang menarik. Ketika kegiatan menyusut, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap sibuk bekerja. Mereka tetap menyusun konsep, berkoordinasi, mencari solusi, menyiapkan laporan, dan menyelesaikan tugas tanpa banyak mengeluh. Sebaliknya, ada pula yang seolah kehilangan pekerjaan hanya karena anggaran tidak lagi bergerak. Efisiensi tanpa disadari sedang memperlihatkan siapa yang memang bekerja karena rasa tanggung jawab, dan siapa yang selama ini tampak sibuk karena ada kegiatan. Dari sini muncul pertanyaan yang mungkin terasa tidak nyaman. Benarkah sebuah OPD selalu membutuhkan pegawai dalam jumlah besar? Atau jangan-jangan yang lebih dibutuhkan justru aparatur yang terus belajar, berinovasi, dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

Seorang kawan pernah bercerita. Di kantornya, setiap bulan ia bersama beberapa rekan harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk urunan menutup honor pegawai dengan perjanjian kerja. Yang membuatnya kecewa bukan semata-mata karena harus patungan, melainkan karena menurut pengalamannya, ada pegawai yang kurang menunjukkan kontribusi sepadan. Waktu kerja lebih banyak dihabiskan bermain gim di telepon genggam, sementara ketika diberi tugas yang sesuai dengan jenjangnya, hasilnya kerap harus diperbaiki atau bahkan diselesaikan oleh orang lain. "Kalau begini terus," katanya, "yang sebenarnya sedang kita subsidi bukan honornya, tetapi rendahnya etos kerja." Tentu kisah ini tidak dapat digeneralisasi. Masih sangat banyak aparatur yang bekerja dengan penuh dedikasi. Namun cerita seperti itu cukup mengingatkan bahwa persoalan birokrasi sering kali bukan terletak pada banyaknya orang, melainkan pada kualitas kontribusi yang mereka berikan.

Renungan itu semakin menarik ketika dikaitkan dengan perjalanan para tenaga honorer yang berhasil diangkat menjadi ASN. Tentu, pengangkatan itu merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian yang panjang. Namun, status ASN seharusnya menjadi awal untuk meningkatkan profesionalisme, bukan akhir dari perjuangan. Akan terasa ironis apabila semangat justru menurun setelah diangkat, sementara pekerjaan sehari-hari kembali banyak ditopang oleh tenaga honorer yang baru direkrut menggantikan posisi mereka. Jika demikian, yang berubah hanyalah statusnya, bukan etos kerjanya.

Seorang kenalan lain pernah berujar, sebenarnya banyak OPD tidak perlu terlalu sering mengangkat tenaga pendamping atau konsultan apabila pegawai yang dimiliki benar-benar siap menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terus belajar, dan mau meningkatkan kapasitas diri. Tentu ada pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan keahlian dari luar. Namun untuk pekerjaan yang menjadi tugas inti organisasi, bukankah lebih membanggakan jika mampu diselesaikan oleh aparatur yang memang diberi amanah dan dibayar untuk mengerjakannya?

Di sisi lain, organisasi juga tidak boleh lepas tangan. Pegawai tidak cukup hanya dituntut bekerja, tetapi juga harus diberdayakan. Pemberdayaan bukan sekadar mengirim pegawai mengikuti pelatihan, melainkan memberi ruang untuk belajar, kesempatan mengambil tanggung jawab, pendampingan yang berkelanjutan, serta kepercayaan untuk berinovasi. Pegawai yang terus diasah kapasitasnya akan lebih siap menghadapi perubahan, mampu bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta menghasilkan keluaran yang benar-benar menjawab target organisasi. Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah instansi bukanlah banyaknya pegawai yang dimiliki, melainkan seberapa banyak pegawainya yang mampu memberikan hasil kerja terbaik.

Barangkali itulah pelajaran paling berharga dari efisiensi anggaran. Yang sedang diuji bukan semata-mata kemampuan menghemat belanja, melainkan kualitas manusianya. Ketika anggaran dipersempit, fasilitas dikurangi, dan kegiatan dibatasi, topeng-topeng perlahan terbuka. Terlihat siapa yang tetap berkarya meski tanpa sorotan, siapa yang tetap bergerak tanpa harus menunggu perintah, dan siapa yang selama ini hanya sibuk ketika ada proyek.

Mungkin yang sedang diefisiensi bukan hanya anggaran.

Bisa jadi, keadaan sedang memperlihatkan kepada kita siapa yang selama ini benar-benar bekerja, dan siapa yang sekadar mengisi daftar hadir.

Sebab pada akhirnya, organisasi yang kuat bukanlah organisasi yang memiliki pegawai paling banyak atau anggaran paling besar.

Melainkan organisasi yang mampu memberdayakan setiap pegawainya, menumbuhkan kompetensinya, menjaga etos kerjanya, dan menghadirkan keluaran yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena birokrasi yang baik tidak diukur dari berapa banyak orang yang duduk di dalam kantor.

Tetapi dari berapa banyak pekerjaan yang benar-benar selesai, berapa banyak masalah yang benar-benar terpecahkan, dan berapa banyak manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Menurut saya, versi ini sudah lebih matang karena tidak hanya mengkritik efisiensi, jumlah pegawai, atau etos kerja, tetapi juga menegaskan bahwa kunci organisasi adalah pemberdayaan SDM. Dengan demikian, tulisan tidak berhenti pada kritik, melainkan menawarkan arah perubahan yang konstruktif.