Libur Nasional Ada Banyak, Libur untuk Masa Depan Belum Ada

 

Di negeri ini, hampir semua hal memiliki anggaran. Ada anggaran untuk pembangunan jalan, gedung, jembatan, pelatihan, sosialisasi, bahkan untuk rapat yang membahas rapat berikutnya. Setiap tahun angka-angka disusun dengan rapi, dibahas dengan serius, lalu disahkan melalui berbagai mekanisme yang telah ditentukan.

 

Namun ada satu hal penting yang tidak pernah muncul dalam lembaran anggaran mana pun: kepercayaan.

 

Padahal, kepercayaan adalah modal yang sering kali lebih mahal daripada proyek yang nilainya miliaran rupiah. Ketika masyarakat percaya kepada pemimpinnya, kepada institusinya, dan kepada sistem yang berjalan, banyak persoalan menjadi lebih mudah diselesaikan. Sebaliknya, ketika kepercayaan mulai menipis, program sebaik apa pun akan selalu dipandang dengan curiga.

 

Beberapa waktu terakhir, masyarakat semakin kritis. Mereka tidak lagi hanya ingin mengetahui apa yang akan dikerjakan pemerintah atau lembaga publik. Mereka juga ingin tahu mengapa program itu dilaksanakan, bagaimana proses pengambilan keputusannya, siapa yang terlibat, dan apa hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bukan bentuk pembangkangan. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa masyarakat semakin peduli terhadap urusan bersama.

 

Sayangnya, masih ada kecenderungan menganggap aspirasi sekadar pelengkap administrasi. Forum digelar, usulan dicatat, foto diambil, berita dipublikasikan, lalu semuanya kembali berjalan seperti semula. Masyarakat hadir, berbicara, lalu pulang tanpa mengetahui apakah suaranya benar-benar menjadi bahan pertimbangan atau hanya menjadi angka kehadiran dalam sebuah laporan kegiatan.

 

Akibatnya, muncul perasaan yang sulit dihindari. Orang mulai bertanya apakah partisipasi memang dibutuhkan atau sekadar diperlukan untuk memenuhi prosedur. Pertanyaan seperti ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jika terus dibiarkan dapat menggerus kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun.

 

Di sinilah pentingnya sikap aspiratif. Menjadi aspiratif bukan berarti harus memenuhi seluruh keinginan masyarakat. Tidak ada pemerintah atau lembaga yang mampu melakukan itu. Menjadi aspiratif berarti bersedia mendengar dengan sungguh-sungguh dan menjelaskan dengan jujur ketika sebuah usulan belum dapat diwujudkan. Masyarakat umumnya dapat menerima penolakan yang disampaikan secara terbuka. Yang sulit diterima adalah ketika aspirasi menghilang tanpa kabar, seolah tidak pernah disampaikan.

 

Hal yang sama berlaku untuk transparansi. Transparansi bukan sekadar mempublikasikan angka atau menampilkan laporan yang tebal. Transparansi adalah kemampuan menjelaskan sesuatu secara jelas sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Sebab informasi yang hanya dapat dimengerti oleh segelintir orang pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan informasi yang disembunyikan.

 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai kenyataan yang menarik. Ketika informasi terbuka, ruang untuk prasangka menjadi lebih sempit. Sebaliknya, ketika informasi sulit diperoleh, berbagai dugaan tumbuh dengan subur. Tidak semuanya benar, tetapi ketertutupan sering kali menjadi pupuk yang menyuburkan ketidakpercayaan.

 

Karena itu, transparansi bukan ancaman bagi penyelenggara pemerintahan maupun lembaga publik. Transparansi justru menjadi cara paling murah untuk merawat kepercayaan. Murah dari sisi anggaran, tetapi sangat berharga dari sisi manfaat.

 

Lalu ada satu hal lagi yang tidak kalah penting, yaitu akuntabilitas. Dalam bahasa sederhana, akuntabilitas adalah kesediaan untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan dan bertanggung jawab atas hasilnya. Jabatan, kewenangan, dan fasilitas yang diberikan oleh negara pada dasarnya adalah amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 

Masalahnya, dalam praktik, kadang yang lebih sering terdengar adalah laporan tentang kegiatan, bukan laporan tentang hasil. Kita sering mengetahui berapa banyak rapat yang dilaksanakan, tetapi tidak selalu mengetahui perubahan apa yang dihasilkan. Kita mengetahui berapa banyak program yang dijalankan, tetapi belum tentu memahami manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

 

Padahal masyarakat tidak terlalu membutuhkan laporan yang rumit. Mereka hanya ingin melihat apakah keadaan menjadi lebih baik, pelayanan menjadi lebih mudah, dan masalah yang dihadapi semakin berkurang. Sesederhana itu.

 

Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak lahir dari baliho yang besar, slogan yang indah, atau pidato yang panjang. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat merasa didengar, mendapatkan informasi yang jelas, dan melihat adanya pertanggungjawaban yang nyata. Kepercayaan dibangun sedikit demi sedikit, tetapi dapat hilang dalam waktu yang sangat singkat.

 

Karena itulah, sebesar apa pun anggaran yang dimiliki sebuah institusi, kepercayaan tetap tidak bisa dibeli. Ia hanya dapat diperoleh melalui konsistensi, kejujuran, keterbukaan, dan kesediaan menerima kritik sebagai bagian dari proses perbaikan.

 

Mungkin itulah sebabnya kepercayaan tidak pernah masuk dalam dokumen anggaran. Bukan karena tidak penting, melainkan karena nilainya terlalu besar untuk dituliskan dengan angka. Dan ketika kepercayaan itu terjaga, masyarakat tidak hanya melihat bahwa pembangunan sedang berjalan, tetapi juga merasakan bahwa mereka menjadi bagian dari perjalanan tersebut.

 

Salam Waras.