Konon, jalan dibangun agar perjalanan menjadi
lebih mudah, lebih cepat, dan nyaman. Entah sejak kapan, di Pringsewu, jalan
justru menjadi tempat masyarakat belajar bersabar.
Pagi bersabar.
Siang bersabar.
Malam pun tetap bersabar.
Yang lewat bukan lagi sekadar kendaraan. Yang
lewat adalah antrean panjang truk bermuatan berat yang seolah tidak pernah
mengenal jam istirahat. Suara rem angin menjadi alarm harian warga. Debu
menjadi tamu yang datang tanpa diundang. Kemacetan berubah menjadi rutinitas
yang dianggap biasa, padahal tidak pernah seharusnya dibiasakan.
Pringsewu memang berada di posisi yang
strategis. Diapit jalur nasional yang menghubungkan berbagai daerah. Dari ruas
jalan ini melintas angkutan pasir dari kawasan tambang di Lampung Tengah, truk
pengangkut sawit dari Pesisir Barat menuju Kalirejo, kendaraan berat yang
menuju Tanggamus, Pesisir Barat, Bengkulu hingga Sumatera Barat, termasuk
mobilisasi logistik dan peralatan dari kawasan Tanggamus Electrical Power serta
Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Ulubelu/PLTP Ulubelu. Semua melintas di
jalan yang sama.
Kalau jalan bisa berbicara, mungkin ia sudah
lama meminta cuti.
Sayangnya jalan hanya bisa retak.
Lalu berlubang.
Kemudian ditambal.
Retak lagi.
Begitu terus, seolah kerusakan sudah masuk
dalam kalender tahunan.
Tidak ada yang menolak pembangunan. Pasir
harus diangkut. Sawit harus dipasarkan. Listrik harus dibangun. Energi panas
bumi harus dikembangkan. Semua itu penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tetapi
pertumbuhan tidak boleh diukur hanya dari banyaknya truk yang lewat, sementara
rakyat yang tinggal di sepanjang jalan justru menjadi pihak yang paling sering
menanggung akibatnya.
Apalagi jika masih terdapat kendaraan yang
beroperasi dengan dimensi atau muatan melebihi ketentuan atau ODOL (Over
Dimension Over Loading). Jalan yang dirancang untuk menahan beban tertentu
dipaksa memikul beban yang bukan haknya. Seperti memaksa seorang anak memikul
karung beras. Mungkin masih bisa berjalan, tetapi jangan salahkan jika akhirnya
roboh.
Yang lebih ironis, masyarakat Pringsewu ikut
membayar ongkos yang tidak pernah mereka sepakati.
Mereka membayar melalui pajak.
Mereka membayar lagi melalui kendaraan yang
cepat rusak.
Mereka membayar melalui waktu yang habis di
kemacetan.
Mereka membayar melalui bahan bakar yang
terbuang.
Mereka membayar melalui rasa cemas setiap
kali anak berangkat sekolah atau keluarga melintas di antara
kendaraan-kendaraan raksasa.
Semua membayar.
Kecuali jalan.
Karena jalan tidak punya dompet.
Ia hanya punya tubuh yang terus dipaksa
menanggung beban.
Sering kali kita bangga mengatakan roda
ekonomi terus berputar. Kalimat itu memang indah. Namun, roda ekonomi
seharusnya tidak berputar dengan membuat roda sepeda motor rakyat lebih cepat
penyok. Sebab kemajuan yang membuat masyarakat harus terus mengalah bukanlah
kemajuan yang utuh. Ia hanya memindahkan beban dari satu pundak ke pundak yang
lain.
Negara tentu tidak boleh memilih antara
ekonomi atau rakyat. Tugas negara justru memastikan keduanya berjalan beriringan.
Jalan harus tetap menjadi urat nadi distribusi barang, tetapi juga tetap aman
dan nyaman bagi masyarakat yang setiap hari menggantungkan hidup di atasnya.
Karena itu, pengawasan terhadap kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan,
peningkatan kualitas infrastruktur, serta penataan lalu lintas angkutan barang
menjadi bagian penting dari perlindungan terhadap kepentingan publik.
Pringsewu tidak meminta jalan tol.
Tidak meminta jalan dari marmer.
Tidak meminta karpet merah.
Warganya hanya ingin jalan yang benar-benar
menjadi jalan. Bukan ruang ujian kesabaran setiap pagi dan sore.
Sebab jalan yang rusak memang bisa diperbaiki
dengan aspal.
Tetapi kesabaran rakyat yang terus-menerus
diuji, tidak selalu bisa ditambal dengan proyek berikutnya.
Dan ketika rakyat mulai bertanya,
"Negara ada di mana?", sesungguhnya mereka bukan sedang meminta belas
kasihan.
Mereka hanya sedang mengingatkan bahwa jalan
ini milik negara, tetapi yang setiap hari menanggung akibatnya adalah rakyat.
Post a Comment