Belajar Diam di Tengah Banyak Pengetahuan (Catatan untuk Sesama Fasilitator)

 

Ketika Bapak saya masih hidup, beliau kerap bercerita tentang Sekolah Rakyat, sekolah yang pernah membesarkannya sekaligus menempa cara berpikirnya. Ia adalah lulusan Sekolah Rakyat. Saat masih aktif mengajar, murid-murid mengenalnya sebagai guru yang kuat di hitungan, rapi berbahasa Indonesia, dan terasa hidup ketika menyampaikan pelajaran sejarah. Maklum, di pekon dulu satu kelas ditangani satu guru; semua mata pelajaran diampu sendiri, tanpa banyak alat bantu selain kesungguhan. Ia bercerita bukan dengan nada nostalgia, melainkan seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu yang dulu dianggap biasa, tetapi kini terasa langka: cara mendidik manusia.

 

Sekolah itu singkat. Hanya tiga tahun.

Bangunannya sederhana.

Fasilitasnya jauh dari kata lengkap.

 

Namun dari ruang belajar yang sempit itu, kata Bapak saya, lahir orang-orang yang pikirannya tertata. Mereka tidak hanya bisa menghitung, tetapi tahu apa yang pantas dihitung. Mereka belajar ilmu bumi bukan untuk menaklukkan alam, melainkan untuk mengenali tempat berpijak. Sejarah dunia mereka baca bukan untuk hafalan, tetapi agar tidak mudah silau dan tidak gampang tunduk.

 

Mereka tidak banyak ijazah, tetapi sulit diperdaya.

 

Hari ini, cerita itu terdengar hampir seperti dongeng. Sebab di saat sekolah semakin panjang, gedung semakin megah, dan kurikulum semakin canggih, kita justru menemukan kenyataan yang menyentak: anak SMP yang belum mampu membaca dengan lancar. Huruf masih ditebak. Kalimat belum menjadi makna. Mereka hadir di kelas, tetapi tertinggal jauh dari proses belajar yang seharusnya.

 

Ini bukan sekadar soal kemampuan membaca.

Ini soal pendampingan yang hilang.

 

Pendidikan kita terlalu sibuk mengurus sistem, tetapi lupa menemani manusia di dalamnya. Anak didorong naik kelas, tetapi tidak didampingi untuk benar-benar paham. Target tercapai, laporan selesai, program berjalan—sementara di balik itu, nalar dan tanggung jawab tidak pernah benar-benar dibentuk.

 

Di sinilah Sekolah Rakyat dulu bekerja dengan caranya sendiri. Bukan lewat fasilitas, tetapi lewat kedekatan dan keteladanan. Guru tidak hanya mengajar, tetapi mendampingi. Kesalahan tidak langsung dihukum, tetapi disadarkan. Anak tidak dikejar angka, tetapi dilatih menanggung akibat dari pilihannya.

 

Pendampingan ala Sekolah Rakyat tidak berhenti pada budi pekerti. Ia melangkah lebih jauh: menanamkan tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri—agar jujur pada kemampuan dan keterbatasan. Tanggung jawab pada keluarga—agar hidupnya tidak menjadi beban, apalagi aib. Dan tanggung jawab pada masyarakat di sekitarnya—agar kehadirannya membawa manfaat, bukan kerusakan.

 

Dari sini pula anak-anak belajar satu hal yang kerap dilupakan hari ini: bangga memiliki harta itu wajar, tetapi lebih mulia bila mampu menjunjung aturan dan norma. Kekayaan bukan aib, tetapi cara mendapatkannya menentukan martabat. Keberhasilan bukan dosa, selama tidak dibangun di atas pelanggaran dan pengingkaran.

 

Sebab dalam pendampingan ala Sekolah Rakyat, haram tidak hanya dipahami sebagai soal apa yang masuk ke mulut, tetapi juga apa yang tumbuh di pikiran dan menjelma dalam tindakan. Cara berpikir yang membenarkan jalan pintas adalah haram. Cara bertindak yang mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi adalah haram. Dan kebiasaan mengakali aturan sambil merasa pintar adalah haram yang paling berbahaya.

 

Ketika nilai-nilai ini tidak lagi didampingi sejak awal, jangan heran bila kelak kita menjumpai orang-orang terdidik yang lihai berhitung keuntungan pribadi, tetapi gagap menanggung akibat sosialnya. Fasih bicara pembangunan, tetapi abai pada kerusakan yang ditinggalkan.

 

Sekolah Rakyat tidak perlu dihidupkan kembali sebagai gedung.

Tidak pula sebagai nama program.

 

Yang mendesak untuk dihidupkan kembali adalah model pendampingannya: pendidikan yang sabar menemani, berani memperlambat, dan setia membentuk tanggung jawab sebelum mengejar hasil.

 

Sebab sebelum rakyat benar-benar tersingkir dari negerinya sendiri, barangkali yang paling genting untuk diperbaiki bukan kebijakannya, bukan undang-undangnya, melainkan cara kita mendampingi manusia sejak bangku paling awal.

 

Dan di situlah, Sekolah Rakyat sesungguhnya belum pernah selesai.